Home / Politik / Kedubes Australia: SBY dan Mega Tidak Terlibat Kasus Pencetakan Uang

Kedubes Australia: SBY dan Mega Tidak Terlibat Kasus Pencetakan Uang

 

bidik.co – Pemerintah Australia melalui kedutaan besarnya di Jakarta menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri tidak terlibat dalam kasus terkait pencetakan uang.

“Pemerintah Australia menekankan bahwa presiden dan mantan presiden RI bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan securency,” begitu pernyataan pers Kedubes Australia, Jumat (1/8/2014).

Dalam pernyataannya dijelaskan pula pemerintah Australia memperoleh perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang bisa memberi kesan adanya keterlibatan tokoh politik dalam kasus korupsi.

“Pemerintah Australia memandang bahwa perintah pencegahan tetap merupakan cara yang terbaik untuk melindungi tokoh politik senior dari risiko sindiran yang tak berdasar,” lanjut pernyataan pers tersebut.

“Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama yang menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka. Kami menyikapi pelanggaran perintah pencegahan ini dengan sangat serius dan kami sedang merujuknya ke kepolisian,” demikian penjelasan pernyataan pers yang dimuat di situs Kedubes Australia.

Presiden SBY kemarin (31/7) memberikan pernyataan terkait pemberitaan yang mencatut nama dia dan Megawati. SBY menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tak berimbang karena sama sekali tidak ada konfirmasi kepadanya.

“Kembali kita dikejutkan berita oleh Wikileaks kemudian dilansir oleh Sindonews.com, saya akan bacakan pemberitaan tersebut. Apa yang diberitakan Sindonews.com judulnya ‘Ungkap Dugaan Korupsi, Wikileaks Sebut SBY dan Mega’, diberitakan bahwa situs Wikileaks mengungkap dugaan korupsi besar-besaran di Asia dan dari nama-nama yang disebutkan ada saya dan Ibu Mega. Menurut data Wikileaks tersebut terdapat korupsi multijuta Dolar,” ujar Presiden SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat

SBY kemudian menjabarkan isi pemberitaan tersebut yang mencatut pula negara-negara di Asia dengan tingkat korupsi tinggi seperti Indonesia dan Vietnam.

Disebutkan pula oleh Wikileaks bahwa pemerintah Australia harus meningkatkan pertahanan negaranya.

“Ada 17 individu yang disebutkan oleh Wikileaks. Saudara-saudara, berita seperti ini cepat sekali beredar dan kemudian karena sangat sensitif, karena menyangkut kehormatan dan harga diri maka saya ambil keputusan tadi pagi untuk mengeluarkan pernyataan. Terima kasih untuk kesediaan wartawan untuk meneruskan. Pemberitaan Wikileaks dan Sindonews.com itu mencemarkan nama baik saya dan juga Ibu Mega. Ini menimbulkan spekulasi dan kecurigaan terhadap Ibu Mega dan saya,” imbuh SBY.

Presiden SBY menyatakan telah mendapatkan penjelasan keterangan sejumlah pihak antara lain gubernur BI Agus Marto dan Menkeu Chatib Basri kemudian Kapolri, esensi atau rangkuman penjelasan sebagai berikut; pertama mengenai Indonesia yang pernah mencetak uang di Australia oleh perusahaan bernama NPA pada tahun 1999.

“Yang mencetak adalah NPA dan organisasi itu dalam naungan Bank Central Australia sebanyak 555 juta lembar dengan pecahan Rp 100.000. Itu fakta pertama. Kedua, keputusan kebijakan pengawasan dan kewenangan untuk cetak uang itu termasuk cetak uang itu ada pada BI, bukan pada pemerintah, bukan pada Presiden. Hal itu kewenangan Indonesia serta menjadi tugas BI dan peraturan yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Sedangkan yang keempat sebenarnya baik Ibu Mega dan saya belum jadi Presiden poin saya adalah itu kewenangn BI pada saat uang itu dicetak tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan atau pun mengeluarkan perintah Presiden,” jelas SBY. (if)

Komentar

Komentar

Check Also

Meski Tugasnya Berat, Mahfud MD Minta Aparat di Papua Tak Mudah Terpancing Provokasi

bidik.co – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta aparat yang bertugas di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.