Home / Politik / Ketua DPR Ingatkan Presiden Jokowi Perlu Punya Juru Bicara

Ketua DPR Ingatkan Presiden Jokowi Perlu Punya Juru Bicara

bidik.co — Ketua DPR RI, Setya Novanto, menilai sudah saatnya Presiden Joko Widodo memiliki juru bicara.

Hal ini disampaikan Setya kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2015).

“Ya, sudah saatnya presiden punya juru bicara yang profesional karena hal-hal yang disampaikan presiden banyak memberikan kontribusi besar bagi negara,” ujarnya.

Pernyataan presiden, sambung dia, harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang profesional agar bisa merangkum dengan tepat apa saja penyampaian dari presiden.

“Tentu hal-hal yang baik harus disuarakan dengan teliti dan benar, agar juru bicaranya bisa sama kaidahnya dengan presiden,” tambah politisi Golkar ini.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi, Presiden Jokowi penting memiliki juru bicara.

Kehadiran juru bicara penting agar para menteri tidak usah mengomentari apa yang sedang menghangat di masyarakat sehingga ada distorsi informasi.

“Saya mengusulkan ada juru bicara presiden. Sehingga isu yang sangat penting dan strategis terkait dengan yang saat ini populer di masyarakat, ini tidak setiap menteri ngomong sehingga membiaskan dan membingungkan rakyat,” ujar Taufik di diskusi politik di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/2/2015).

Taufik pun mencontohkan mengenai calon Kapolri. Menurut Taufik, calon Kapolri adalah hak prerogatif presiden. Namun kemudian ada beberapa menteri yang justru berkomentar mendahului presiden.

“Padahal itu kan hak prerogatif presiden. Tidak pada tempatnya apa yang sejatinya menjadi keputusan presiden,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

Taufik juga mengusulkan perlu ada pengetahuan dari menteri tentang matrikulasi politik kenegaraan. Kata Taufik, banyak menteri Jokowi yang sebelumnya tidak berpengalaman dalam bidang politik.

“Apa yang tidak menjadi jelas bisa menjadi salju. Tetapi karena ini politik, perlu ada matrikulasi politk kenegaraan,” tukas Taufik.

Namun tampaknya keingin dan saran pimpinan DPR tersebut masih sulit terpenuhi, karena Presiden Jokowi sejak mengumumkan 34 menteri-menterinya di taman tengah, Istana Kepresidenan, Minggu (26/10/2014). Namun di antara para menteri itu, tidak ada Juru Bicara Kepresidenan dan Sekretaris Kabinet.

Mantan Deputi Transisi Jokowi-JK yang juga orang dekat Jokowi, Andi Widjajanto mengungkapkan Jokowi tak akan menunjuk Juru Bicara. Jokowi akan tetap mempertahankan gayanya berkomunikasinya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Pak Jokowi tidak tunjuk jubir. Untuk urusan ke media, Pak Jokowi dengan gayanya seperti gubernur akan langsung bicara, atau bisa juga melalui menteri-menterinya,” kata Andi.

Pada masa pemerintahan Presiden SBY, juru bicara ditunjuk untuk membantu presiden menjelaskan suatu isu tertentu. Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu I bahkan sampai ada dua juru bicara yakni Andi Mallarangeng untuk bidang dalam negeri dan Dino Patti Djalal untuk bidang luar negeri. Pada masa kabinet Indonesia Bersatu II, SBY menunjuk Julian Aldrin Pasha.

Andi yang tak mendapat posisi di kementerian ini juga menjelaskan bahwa Sekretaris Kabinet ditiadakan. Keberadaan Sekretaris Kabinet akan digabungkan dengan Sekretariat Negara. Pada masa pemerintahan SBY, Setkab berdiri sendiri. (*)

Komentar

Komentar

Check Also

Masih Ada Yang Mendukung, MPR Tolak Tuntutan PA 212 Bubarkan BPIP

bidik.co — Banyaknya aspirasi dari masyarakat yang masih mendukung keberadaan BPIP, Wakil Ketua MPR RI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.