bidik.co – Ketua tim pemenangan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Fahmi Idris, mengaku bisa memahami upaya Aburizal Bakrie menemui jajaran ketua dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Golkar di kediamannya, Senin, 25 Agustus 2014. Dalam pertemuan tersebut, para ketua DPD setuju menggelar musyawarah nasional untuk mencari ketua umum yang baru pada 2015.
“Bisa-bisa saja diputuskan seperti itu, sebab ketua DPD merupakan orangnya Pak Ical (panggilan akrab Aburizal),” kata Fahmi Senin malam, (25/8/2014).
Ia pun mengaku tak akan menghiraukan keputusan hasil pertemuan Aburizal dengan jajaran ketua DPD tersebut. Dia tetap akan mengupayakan pelaksanaan musyawarah nasional pada Oktober tahun ini sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.
Sayangnya, Fahmi tak mau menyebutkan rinci rencananya tersebut. Namun ada satu cara yang bakal ditempuh Fahmi, yakni melalui kekuatan kader Partai Golkar di dewan pimpinan cabang partai di kabupaten/kota. “Bisa saja, tak jadi masalah itu,” kata dia.
Selain itu, Fahmi menilai apa yang dilakukan Aburizal dengan memamerkan soliditas DPD merupakan upaya menutupi kelemahan Partai Golkar saat ini. Sebagai buktinya, Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie malah menelan banyak kekalahan.
“Pemilu legislatif kalah, Pak Ical juga gagal jadi capres dan cawapres, malah jadi ketua dewan relawan (Prabowo-Hatta). Kemudian janji bikin gedung 25 lantai tak jadi, janji dana abadi partai juga tak jadi,” kata dia.
Sebelumnya dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Bali I Ketut Sudikerta mengatakan setidaknya ada tiga hal yang dibahas bersama Aburizal Bakrie. Ketiga hal tersebut adalah kesolidan Partai Golkar, memperkuat Koalisi Merah Putih, dan pelaksanaan musyawarah nasional yang dipastikan tahun depan.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan bahwa Musyawarah Nasional IX Partai Golkar baru akan digelar pada 2015. Ia meminta keputusan itu dipatuhi oleh semua pengurus dan kader partainya.
Aburizal menjelaskan, penyelenggaraan munas pada 2015 merupakan rekomendasi dari Munas VIII yang digelar di Pekanbaru pada 2009 lalu. Keputusan itu kemudian dipertegas dengan adanya kesepakatan dari Ketua DPD I Partai Golkar dari 30 provinsi.
“Dalam suatu organisasi, setiap keputusan organisasi harus dijalankan oleh semua anggotanya. Kalau sudah diputuskan, enggak boleh ada yang enggak loyal,” kata Aburizal seusai bertemu dengan 30 Ketua DPD I Golkar, di kediamannya, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014).
Selain itu, Aburizal juga memberi peringatan perihal suara lain dari internal partainya mengenai munas adalah tidak sah. Alasannya ialah karena usulan penyelenggaraan munas pada 2014 tak mendapat dukungan minimal dari dua pertiga pengurus DPD I Golkar.
Perdebatan mengenai penyelenggaraan Munas IX menjadikan internal Golkar memanas. Menurut kubu Aburizal, Munas IX Golkar digelar pada 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII di Pekanbaru pada 2009 lalu. Namun, kubu penentangnya bersikeras bahwa munas harus digelar Oktober 2014 sesuai dengan AD/ART Partai Golkar bahwa munas digelar setiap lima tahun sekali. (if)