bidik.co — Ada peran pemerintahan Joko Widodo dalam kisruh Partai Golkar. Beringin perlu dirangkul untuk mengamankan nasib pemerintah lima tahun kedepan.
“Saya kira peran pemerintah ada. Dalam konteks pemerintahan itu sebuah hal yang lumrah untuk merangkul,” kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sopa, saat memaparkan survei terbaru “Golkar Pasca Putusan Menkumham” di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Jumat (19/12/2014).
“Mereka tidak mau menggunakan kata intervensi karena konotasinya negatif, jadi yang istilah yang digunakan adalah dirangkul,” sambung dia.
Menurutnya kekuatan Golkar sebagai tulang punggung Koalisi Merah Putih dan pengendali suara di palemen sangat dibutuhkan pemerintahan Jokowi.
“Dalam skema mendapat dukungan di DPR. Pemerintah ingin merangkul agar parlemennya tidak kuat,” tukas Ardian.
Selanjutnya Ardian mengatakan, akibat konflik yang tak berkesudahan, elektabilitas Partai Golkar berada pada titik terendah sepanjang sejarah partai berlambang pohon beringin itu berdiri.
“Golkar menggali kubur sendiri kalau tidak selesaikan konflik dengan cepat. Saat ini elektabilitas Golkar menurut survei jika Pemilu Legilatif dilakukan hari ini, hanya sebesar 8,4 persen,” beber Ardian.
Menurut catatan LSI, pada pemilu 1999 elektabilitas dan suara Golkar sebesar 22,44 persen. Kemudian pemilu 2004 (21,58 persen), pemilu 2009 (14,45 persen) dan pemiilu 2014 (14,75 persen).
Elektabilitas partai Golkar diyakini LSI akan terus merosot jika konflik tak juga menemui titik islah. Bahkan dampak terburuknya, Golkar akan hanya menjadi partai papan ketiga atau medioker.
“Ini juga bisa dimanfaatkan oleh pihak atau partai kompetitor diluar Golkar untuk menjatuhkan partai Golkar di 2019. Tentunya, banyak partai lain yang mendapat keuntungan dari anjloknya elektabilitas Golkar karena konflik yang tak kunjung usai,” demikian Ardian.(*)