BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Ketua Fraksi PKB di MPR, Lukman Edy mengaku kecewa karena paket yaang diajukan partainya gagal menang dalam rapat Paripurna penetapan pimpinan MPR. Namun, dirinya senang rapat Paripurna penetapan pimpinan MPR berlangsung kondusif dan lebih tertib dibanding Paripurna penetapan pimpinan DPR.
“Ya kecewa dong (KIH tidak menang), meski beda suara hanya 17. Tapi ada sisi senang juga, karena MPR selesai tanpa gaduh,” kata Lukman di Kompleks Senayan Jakarta, dalam acara Perspektif Indonesia “Kepemimpinan Baru DPD RI dan Hubungannya dengan MPR/DPR RI”, Jumat (10/10/2014).
Lukman menuturkan, pemilihan pimpinan MPR tak lepas dari kepemimpinan Ketua MPR sementara yang memimpin rapat. Menurutnya, dalam rapat Paripurna penetapan pimpinan MPR tidak diwarnai pemaksaan seperti halnya rapat Paripurna penetapan pimpinan DPR.
“Beda sekali dengan (Paripurna) DPR. Pimpinan sidang DPR kemarin kelihatan sekali berpihak,” tuturnya.
Masih kata Lukman, pimpinan sidang Paripurna MPR menghendaki pimpinan didapat melalui musyawarah mufakat. Namun, karena tidak berhasil menyatukan suara, alhasil barulah digelar voting.
“Pimpinan MPR sementara kemarin berusaha menghendaki musyawarah untuk mufakat. Namun karena dua kali tidak ada kesepakatan musyawarah mufakat akhirnyaa voting,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lukman Edy mengatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI) telah merekomendasikan agar tiga lembaga negara yakni MPR, DPR dan DPD diperkuat.
Sedangkan tujuh lembaga tinggi negara pun harus memberikan laporan atau progres sebagai pertanggungjawaban ke MPR. Laporan itu diberikan setiap tahun.
“Jadi, rekomendasinya agar MPR, DPR, dan DPD diperkuat menjadi 3 kamar dan kewenangan DPD berimbang dengan DPR,” katanya.
Penguatan kewenangan DPD tersebut terutama berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan daerah, seperti otonomi daerah, terbentuknya daerah otonomi baru (DOB), transfer dana daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan sebagainya.
Pada bagian lain dia menegaskan, ada 7 lembaga negara yang setiap tahun memberikan program yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, MA dan KY. Laporan itu penting dilakukan.
Sebab selama ini, kata Lukman Edy, yang juga anggota DPR dari Riau ini, tidak diketahui progres dari ketujuh lembaga negara tersebut, terutama kinerjanya.
“Jadi, meski MPR RI tak bisa menolak laporannya, namun rakyat akan tahu hasil kerjanya dalam setiap tahunnya. Kalau ada yang menyimpang, maka MPR RI hanya membuat rekomendasi agar kembali ke jalan yang benar,” tandasnya.
Acara itu perspektif Indonesia “Kepemimpinan Baru DPD RI dan Hubungannya dengan MPR/DPR RI” itu, hadir beberapa pembicara, di antaranya Ketua Kelompok DPD MPR Bambang Sadono, anggota FPG DPR RI Azhar Romli, dan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. (if)
Website & Logo Maker