BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana enggan menanggapi hasil survei terbaru yang dikeluarkan oleh Cyrus Network. Ia menganggap semua hasil survei tidak murni karena hanya berdasarkan pesanan.
“Kalau soal survei-survei, saya sudah tidak mau ngomong karena itu semua pesanan,” kata dia, di Gedung DPRD DKI, Jumat (13/3/2015).
Lulung mengarahkan tuduhannya itu kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Ia pun meminta agar Ahok (sapaan Basuki) tidak mencoba memengaruhi masyarakat lewat hasil survei yang ia bayar.
Menurut Lulung, ketimbang membayar lembaga survei, lebih baik Ahok fokus menyelesaikan polemik RAPBD 2015. “Saya bilang ke Ahok, berhenti pencitraan, selesaikan APBD. Jangan pakai survei-survei. Jangan memengaruhi rakyat,” ujar Lulung.
Sebagai informasi, hasil survei terbaru yang dilakukan Cyrus Network memperlihatkan sebanyak 54,8 persen warga DKI Jakarta merasa tidak terwakili oleh DPRD. Alasannya ialah karena selama ini warga menaruh curiga terhadap para anggota lembaga wakil rakyat itu.
Lembaga Survei Cyrus Network menggelar survei tentang citra Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Ternyata warga DKI cukup puas dengan kinerja Ahok.
Penelitian dilakukan selama 5 hari yaitu pada tanggal 2-7 Maret 2015. Metode penelitian menggunakan multistage random sampling dengan jumlah responden 1.000 orang. Tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error 3,1%.
Penelitian ini dilakukan di seluruh kelurahan dan kecamatan di DKI Jakarta dengan responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mereka adalah mahasiswa yang rata-rata sudah memasuki semester 7.
Survei ini menunjukkan sebanyak 62% responden menginginkan Ahok kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta pada pilkada tahun 2017. “Sebanyak 50,3% publik menilai sikap yang ditunjukkan Ahok selama ini adalah tegas dan berani,” ujar Direktur Opini Cyrus Network, Hafizul Mizan, di D’Consulat Cafe, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2015).
Selama menjabat, Ahok dinilai berhasil meningkatkan pelayanan kantor pemerintahan, yaitu sebesar 7,14 poin, pelayanan pendidikan sebesar 7,10 dan pelayanan kesehatan 6,92. Sedangkan untuk pemberantasan korupsi, Ahok dinilai mendapatkan poin 6,92.
“Jika ditanya saat ini, publik masih menginginkan Ahok kembali memimpin DKI Jakarta pada pilkada DKI Jakarta selanjutnya,” tuturnya.
Survei ini juga melihat penilaian publik terhadap DPRD DKI. Penilaian publik terhadap DPRD tidak terlalu bagus. Dalam skala 1-100, sebanyak 54,8% publik merasa DPRD tidak mewakili aspirasi mereka selama ini. Sementara yang merasa terwakili hanya sebanyak 9,7%.
“Ini PR besar untuk DPRD,” kata Hafizul. (*)
Website & Logo Maker