BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Presiden Jokowi memang kurang beruntung. Warisan Presiden SBY “quatro defisit” (defisit perdagangan, neraca berjalan dan pembayaran, dan defisit anggaran) masih akan terus menekan rupiah.
Kurs Rp 13.250/US$ masih akan tertekan karena dolar Amerika US$ terus menguat, kewajiban utang yang semakin besar, dan tidak adanya kebijakan jelas dan agresif untuk membuat surplus perdagangan dan neraca berjalan.
“Yang ada malah pernyataan asal bunyi dari para pejabat. Bayangkan, ada pejabat yang berkata bahwa tiap pelemahan Rp 100/US$, negara akan untung Rp2,3 triliun. Apa dia lupa, bahwa menguatnya dolar atas rupiah juga mengakibatkan beban pembayaran utang akan semakin besar?” ujar ekonom senior Rizal Ramli dalam siaran persnya, Jumat (13/3/2015).
Tim Panel Ahli Perserikatan Bangsa Bangsa yang kini tengah berada di Inggris untuk memberikan serangkaian ceramah ini juga menyayangkan pernyataan Menko Perekonomian Sofjan Djalil, tentang melemahnya rupiah. Orang dekat Jusuf Kalla itu menyatakan, kecilnya kiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) (remittance) membuat rupiah rapuh.
Menurut Rizal, berbagai statement konyol para pejabat tadi sekali lagi menunjukkan kelas mereka yang memang jauh di bawah banderol. Indonesia membutuhkan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabelitas memadai agar bisa keluar dari bermacam persoalan yang membelit bangsa.
Dia mengingatkan, anjloknya rupiah adalah sebuah “wake up call” untuk pemerintahan Jokowi. Pemerintah tidak bisa dan tidak boleh hanya terus-menerus bicara soal-soal mikro, seperti infrastruktur, proyek, dan lainnya. Pemerintah juga canggih dalam merumuskan kebijakan dan berbicara tentang ekonomi makro.
“Kata anak-anak muda, jangan asal njeplak. Kalau hal itu dilakukan, akan merusak kredibilitas kita di dalam dan luar negeri,” tukas Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini masygul.
Dia juga mengingatkan, agar pemerintah menyadari bahwa defisit transaksi berjalan sebagian besar, dibiayai oleh aliran hot money (speculative inflows). Itulah yang menyebabkan mengapa Bank Indonesia (BI) sangat hati-hati. Penurunan bunga beberapa waktu lalu oleh BI sebesar 0,25% cukup untuk menunjukkan bahwa BI tidak super monetarist. BI sepertinya sadar, Penurunan tingkat bunga sangat besar akan membuat Rupiah anjlok mendekati Rp 14.000/US$.
“Sayang sekali selama ini, hanya BI yang fokus dalam stabilisasi kurs rupiah. Sedangkan pemerintah nyaris tidak ada kontribusinya, kecuali hanya komentar-komentr tidak bermutu dan konyol. Mengelola makro ekonomi bagaikan pilot dengan banyak knop di panel kontrol. Salah pencet, bisa membuat pesawat besar RI goyang, bahkan crash seperti 1998,” kata tokoh yang dikenal bertangan dingin menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dengan kebijakan-kebijakan terobosannya.
Sehubungan dengan itu, Rizal Ramli juga minta agar Presiden Jokowi menyadari, bahwa semua ini adalah lampu kuning dan “wake up call” yang berbunyi nyaring. Presiden diharapkan merapikan Tim Ekonominya. Siapkan kebijakan makro yang jelas.
“Dan, yang paling penting, Jokowi harus menghentikan kebiasaan para mentrinya untuk membuat pernyataan asal njeplak yang sama sekali tidak bermutu,” tukasnya.
Sebelumnya Rizal Ramli juga pernah mengkritik kinerja menteri-menteri Kabinet Kerja selama 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan. Menurut dia, banyak menteri yang belum melakukan tugasnya dengan maksimal.
“Banyak menteri di kabinet Jokowi masih ‘KW 3’ (tak berkualitas),” kata Rizal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (4/2/2015) siang.
Dia pun mencontohkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang beberapa waktu ini justru memperkeruh konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Pernyataan Tedjo yang menyebut pendukung KPK “rakyat tak jelas” menurut dia hanya semakin memperpanas suasana. Padahal, permasalahan KPK-Polri makin hari makin serius sampai-sampai Indonesia menjadi sorotan dunia.
“Tolong hentikan ‘ludruk’ ini karena ini menjadi ketawaan dunia,” ujar Rizal.
Tanpa menyebut nama, dia juga mempertanyakan kinerja menteri-menteri yang membidangi ekonomi dan energi. Hal tersebut terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan dilakukan. Meski saat ini harga BBM sudah turun mengikuti harga minyak dunia, Rizal mengatakan bahwa harga bahan pokok yang sudah terlanjur naik tak kunjung turun.
“Kalau jadi pejabat hanya bisa menaikkan harga, enggak usah sekolah tinggi-tinggi. Padahal banyak cara menurunkan harga,” kritik mantan Menko Perekonomian ini.
Meski demikian, Rizal mengakui, ada menteri yang dalam seratus hari sudah menunjukkan kinerjanya, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
“Kita harus memiliki pembantu Presiden atau menteri ‘ori’ atau minimal ‘KW 1’,” ujar Rizal. (*)
Website & Logo Maker