BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Perseteruan antara Ketua DPW PPP DKI Abraham Lunggana atau Lulung dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama kembali terjadi. Lulung pun mengancam akan menjegal Ahok menuju DKI-1. Atas ancaman itu, nasihat untuk Lulung pun datang dari seniornya di PPP.
“Sudahlah. Sudah ada aturannya kan. Kalau gubernur berhalangan hadir atau ada hal lain, wakilnya kan otomatis naik. Jangan dihalang-halangi,” ujar Muhammad Rodja di kediamannya, Jalan Tulodong Atas, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Rodja yang juga anggota Majelis Syariah PPP ini menambahkan, sebagai pejabat DPRD, Lulung juga harus punya etika dalam berkomunikasi. Dia menegaskan jangan membuat pernyataan konfrontasi yang memicu pertengkaran.
“Ahok ini orang baik, benar, dia gentleman. Masak mau dipecundangi terus? Masalah SARA jangan diumbar. Sudah ada Gubernur DKI non muslim yang diterima rakyat Jakarta,” sebut mantan anggota DPR dari PPP periode 1982 – 1992 itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Haji Lulung tersinggung dengan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia pun bertekad untuk menjegal langkah Ahok menjadi Gubernur DKI. Lulung merasa disindir karena ungkapan Ahok yang menghina DPRD sebagai sarang korupsi, pemeras kepala daerah, hingga pemeras kepala daerah.
“Ahok ini harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur. Kalau dulu saya bilang dia (Ahok) harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini semuanya terbukti. Semua orang bilang dia gila. Makanya saya bilang, Ahok harus dibinasakan kariernya, dia enggak bakalan dilantik jadi gubernur,” kata Lulung saat ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Kamis (11/9/2014).
Seperti diketahui, DPRD tidak memiliki wewenang untuk melantik seorang kepala daerah, termasuk gubernur. Menteri Dalam Negeri lah yang berwenang melantik seorang gubernur melalui SK Mendagri. Pelantikan itu diselenggarakan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta.
Namun Lulung yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI itu mengatakan, DPRD bakal melakukan hak interpelasi atau hak meminta keterangan pemerintah dengan memanggil Ahok untuk bertanggung jawab atas pernyataan kerasnya terkait DPRD.
Meski maksud pernyataan Ahok adalah untuk DPRD seluruh Indonesia, Lulung meyakini bahwa DPRD yang dimaksud Basuki adalah DPRD DKI. “Makanya, kami minta Pak Ahok bertanggung jawab dengan hak interpelasi. Kami itu belum bekerja, kok Pak Ahok sudah menghina DPRD,” kata anggota dewan yang pernah heboh karena saat pelantikan 25 Agustus lalu mengendarai mobil Lamborghini tersebut.
Lulung mengatakan, berbagai pernyataan Ahok membuatnya tersinggung. Pernyataan itu misalnya, kepala daerah yang hanya dijadikan “sapi perah” oleh DPRD DKI jika revisi RUU Pilkada disahkan DPR.
Lulung juga menyangkal pernyataan jika nantinya Ahok menjadi gubernur, dia hanya akan dijadikan budak oleh DPRD. “Gubernur dan wagub ini harus menjalankan etika, norma, menjaga stabilitas politik, sosial budaya, dan hukum,” jelas Lulung. (ai)
Website & Logo Maker