bidik.co — Anak mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, Diaz Hendropriyono ditunjuk sebagai 1 dari 5 orang yang masuk dalam jajaran komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Penunjukannya mengejutkan banyak kalangan karena Diaz merupakan Ketua Umum Kawan Jokowi dan situs Gerak Cepat Jokowi-JK pada pilpres 2014.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi soal alasan penunjukan Diaz sebagai komisaris Telkomsel, VP Corporate Communication Telkomsel Adita Irawati menuturkan, kuasa penunjukan komisaris dan direksi sepenuhnya di tangan pemegang saham yakni PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan Singapore Telecomunications Ltd. Dia menegaskan, orang yang terpilih sudah dinilai sebagai orang yang tepat.
“Keputusan pemegang saham orang yang tepat menuju digital company,” ujar Adita, Selasa (30/12).
Pengangkatan anak Hendropriyono dalam posisi penting, seperti Diaz bukan yang pertama kali. Sebelumnya, sang menantu Brigjen TNI Andika Perkasa terlebih dulu ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Penunjukan Andika sebagai Komandan Paspampres dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.
“Iya keinginan langsung (Jokowi). Dasarnya adalah konsultasi antara Panglima dengan Presiden terpilih,” kata Panglima TNI Moeldoko.
Sementara itu penunjukan Andika sebagai Komandan Paspampres sempat menimbulkan polemik. Pasalnya, Andika adalah menantu Hendropriyono, mantan jenderal yang jadi timses Jokowi.
Menyikapi kemelut tersebut, Panglima TNI membantah penunjukan Andika dikarenakan statusnya sebagai menantu Hendropriyono. Status tersebut merupakan sebuah ketidaksengajaan.
“Kebetulan aja (menantu Hendropriyono),” terang dia beberapa waktu silam.
Menanggapi hal itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane penunjukan Andika sebagai Komandan Paspampres sebagai bentuk balas budi Jokowi terhadap Hendropriyono. Hal tersebut, lanjutnya telah mengabaikan konsep Revolusi Mental saat kampanye Pilpres 2014.
“Hendropriyono dan Luhut adalah tim sukses Jokowi. Sepertinya ada upaya balas jasa yang dilakukan Jokowi terhadap kedua jenderal purnawirawan itu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10/2014).
Padahal sebelumnya Jokowi menekankan konsep politik yang diusungnya adalah koalisi tanpa kompensasi atau balas jasa. IPW berharap dalam menyusun jajaran kabinetnya, Jokowi konsisten sehingga tidak terjebak pada nepotisme dan upaya balas jasa.
“Dengan demikian Jokowi bisa membangun kabinet yang profesional. Konsep bekerja dan bekerja bisa berjalan efektif dan maksimal,” katanya. (*)