Home / Politik / Mediasi Din Syamsuddin Diyakini Bisa Satukan PPP

Mediasi Din Syamsuddin Diyakini Bisa Satukan PPP

bidik.co — Kesediaan Ketua MUI Din Syamsuddin menjadi mediator islah terkait konflik internal PPP patut diapresiasi oleh kedua kubu yang bertikai. Sebagai tokoh umat, Din Syamsuddin dinilai memiliki kapasitas menjadi mediator.

“Nah, itu langkah yang bagus dan saya kira Pak Din bisa diterima di kedua kubu,” ujar peneliti Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta, Mohammad Nabil kepada Kantor Berita Politik RMOL tadi malam (Rabu, 24/12).

Menurut dia sosok Din Syamsuddin memiliki kapasitas untuk menjadi mediator islah di PPP. Selain itu, Din juga memiliki track record yang bagus dalam arti tidak memliki masalah baik dengan kubu Djan Faridz maupun kubu Romahurmuziy.

“Menurut saya, Pak Din figur yang tepat memediasi kedua kubu,” imbuhnya.

Dia yakin kubu Djan Faridz dan Romi akan memyambut baik tawaran Din sehingga terjadi islah seperti yang selama ini diharapkan kader Kabah.

“Tinggal syarat-syarat islah di antara kedua kubu bisa disepakati atau tidak, ini yang bakal menentukan,” tukasnya.[dem]

Sebelumnya Ketua Umum MUI Din Syamsuddin berharap agar perpecahan di tubuh PPP cepat selesai. Dia bersedia apabila diminta untuk menjadi penengah antara kedua kubu tersebut.

“Kalau nanti MUI diperlukan, saya siap menjadi mediasi. Karena PPP itu kan partai yang membawa nama Islam,” ujar Din usai menghadiri Halaqah Kebangsaan yang diadakan oleh F-PPP MPR RI di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2014).

Din mendorong agar PPP cepat islah sesuai dengan mekanisme AD ART. Dia juga meminta agar pihak eksternal tak mengintervensi permasalahan yang dihadapi PPP.

“Untuk itu saya berkeyakinan kawan-kawan di PPP menyadari ini, maka saya berkeyakinan dan optimistis akan terjadi islah antara kedua belah pihak,” imbuh Din.

Ketum Muhammadiyah ini pun berkomentar terkait permasalahan serupa yang juga terjadi di Golkar. Hanya saja Din tak menawarkan diri untuk menjadi mediator karena Golkar telah memiliki juru runding sendiri.

“Sehubungan dengan gejala dan fakta konflik di parpol saya minta pemerintah untuk bersikap dan berlaku adil menegakan keadilan berdasarkan hukum yang ada. Jangan intervensi nanti jadi kacau. Tak hanya kacaukan parpol tapi juga bangsa dan negara,” tutur Din. (*)

Komentar

Komentar

Check Also

Nuroji: Pilkada Harus Jadi Ajang Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Bidik.co— Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 bakal digelar pada November 2024. Pilkada yang terdiri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.