Home / Politik / Meski Dilarang Menkopolhukam, Polda Bali Siap Amankan Munas Golkar

Meski Dilarang Menkopolhukam, Polda Bali Siap Amankan Munas Golkar

bidik.co — Munas Partai Golkar dipastikan berlangsung di Nusa Dua, Bali, 30 November-3 Desember mendatang. Polda Bali kata Kapolda Irjen Pol Albertus Julius Benny Mokalu, siap memberi pengamanan.

“Tapi saya belum terima suratnya, rekomendasi pengamanan munas belum ada,” kata Benny di Denpasar, Rabu (26/11/2014). Hal itu dikemukakan Benny di sela-sela pelaksanaan Gelar Pasukan Operasi Zebra Agung 2014 di wilayah Mapolda Bali.

Benny mengatakan, pihaknya sudah terbiasa melakukan pengamanan-pengamanan acara bersekala nasional maupun internasional. Jadi sewaktu-waktu diperlukan, pihaknya siap mengerahkan pasukan untuk pengamanan Munas Partai Golkar itu.

Untuk mengamankan Bali ungkap Benny, Polda Bali siap mengerahkan pasukannya, termasuk terkait rencana pelaksanaan Munas Partai Golkar yang akan diselenggarakan di Nusa Dua.

“Kalau kami diminta untuk mengamankan acara tersebut kami siap, seperti biasa kami akan keluarkan kekuatan 2/3 untuk menjaga keamanan Bali,” jelasnya.

Menjaga keamanan dalam pelaksanaan munas sebutnya, polisi juga akan mengeluarkan alat-alat seperti Xrai, metal detektor. Pihaknya juga akan menyeleksi siapa saja yang boleh dan bisa masuk dalam kegiatan munas.

“Ya kita akan mengeluarkan semua alat yang kami miliki untuk menjaga keamanan munas itu, agar jangan sampai ada kericuhan,” kata Benny.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan Partai Golkar bakal tetap menggelar Musyawarah Nasional di Bali pada 30 November. ‎Idrus menyatakan Polda Bali telah menyatakan kesiapannya mengamankan gelaran Munas.

“Polda siap mengamankan,” kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Menyanggah imbauan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, gelaran Munas di Bali tak akan mengganggu kondisi Bali sebagai tujuan wisata. Justru Gubernur Bali, menurut Idrus, menyatakan Pulau Dewata perlu didatangi orang.

“Kata Gubernur, justru Bali perlu didatangi orang. Bali itu daerah wisata, semakin banyak yang datang maka akan membawa manfaat dan barokah bagi masyarakat Bali,” ujar Idrus.

Namun demikian, Idrus tak ingin berburuk sangka kepada pemerintah. Menurutnya, imbauan Tedjo hanya untuk memperingatkan kesiapan Golkar dalam menggelar Munas.

“‎Saya yakin tidak ada intervensi. Kalaupun ada (intervensi), maka itu di luar dari kontrol pemerintah,” kata Idrus.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno melarang Polri untuk mengeluarkan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Bali, 30 November 2014.

“Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat Munas diselenggarakan di Bali, yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari DPD I dan DPD II seluruh Indonesia, maka Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali,” demikian isi siaran pers Humas Kemenko Polhukam, Selasa (25/11/2014).

Tedjo menjadikan, potensi rusuh sebagai alasan pelarangan Munas Golkar tersebut. Hal itu merujuk terjadinya sejumlah kericuhan antar kader Partai Golkar saat rapat persiapan munas di Kantor DPP Golkar.

“Pada rapat pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar hari Selasa 25 November 2014 pukul 15.30 WIB, terjadi bentrokan antara yang pro dan kontra penyelenggaraan Munas ke IX di Bali tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014, sehingga mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka,” sebut siaran pers itu.

Tedjo pun meminta pimpinan Partai Golkar untuk menunda penyelenggaraan munas yang telah diagendakan pada 30 Novenver nanti. Pertimbangannya, akhir tahun 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali.

Dengan banyak kader Golkar yang hadir di Bali, kata Tedjo, potensi konflik akan lebih besar, sehingga dikhawatirkan membuat citra Indonesia akan buruk di mata dunia internasional.

“Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan travel warning bagi warga negaranya yang akan berlibur di Bali,” tegas Tedjo.

Jika itu terjadi, ujar Tedjo, pasti akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia. Oleh karena itulah, ia meminta Munas IX Golkar sebaiknya ditunda dulu. (*)

Komentar

Komentar

Check Also

Masih Ada Yang Mendukung, MPR Tolak Tuntutan PA 212 Bubarkan BPIP

bidik.co — Banyaknya aspirasi dari masyarakat yang masih mendukung keberadaan BPIP, Wakil Ketua MPR RI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.