bidik.com — Politisi Partai Golkar Meutya Hafid meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ikut berpolitik dengan menyatakan kekecewaannya atas terpilihnya Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019.
“KPK sebaiknya tidak berpolitik dan tidak perlu terlalu banyak bicara,” kata Meutya Hafidz, Jumat (3/10/2014).
Mantan presenter salah satu televisi swasta itu meminta KPK lebih banyak bekerja sesuai kewenangannya, lantaran tingkat korupsi di negeri ini masih tinggi.
“Yang perlu diperbanyak adalah kerja. Korupsi masih tinggi di negeri ini, tangkap yang terbukti bersalah,” tegas dia.
Secara umum, Meutya menyatakan dukungannya atas kerja KPK selama ini. Namun, dia mengharapkan KPK bisa fokus dalam pekerjaannya yang sangat berat, dengan tidak mengurusi urusan politik.
Beberapa waktu lalu Wakil Ketua Komisi III DPR Fachri Hamzah juga meminta KPK agar segera melaksanakan fungsinya memberantas kasus korupsi tanpa pandang bulu alias tanpa tebang pilih dan tidak sekadar mencari popularitas di mata publik.
“KPK itu saya harap kembali ke ‘jalan yang benar’, laksanakan saja undang-undang dengan benar,” ujar Fachri di Jakarta, Senin (15/8/2014).
Politisi PKS itu mengkritik KPK yang dianggapnya lebih mementingkan popularitas di hadapan masyarakat tanpa memperhitungkan sumber daya manusia untuk melaksanakan penuntasan kasus hukum.
Harapan masyarakat yang meningkat akibat popularitas KPK tersebut menyebabkan laporan korupsi masuk secara deras ke KPK, namun kemudian tak sanggup diatasi sehingga berujung pada penumpukan hingga mencapai puluhan ribu kasus.
Kondisi tersebut, ujar Fachri, telah menyebabkan KPK kewalahan hingga akhirnya lebih memilih untuk berpolitik dalam penuntasan kasus hukum. “Berpolitik dalam pengertian yang banyak risiko, dia takkan mau ambil dan selesaikan. Yang banyak risiko jelas terkait dengan partai penguasa,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, KPK menyayangkan terpilihnya Setya karena ia pernah beberapa kali diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan sejumlah kasus korupsi. KPK, kata Abraham, mendambakan ketua DPR yang bersih dari catatan dugaan korupsi. Abraham menyebut Setya berpotensi memiliki masalah hukum.
Setya sudah berkali-kali diperiksa KPK maupun bersaksi di pengadilan. Bahkan, KPK pernah menggeledah ruang kerja Bendahara Umum Golkar itu di DPR. Namun, hingga kini belum ada bukti cukup terkait keterlibatan Setya dalam kasus korupsi. (ai)