Home / Politik / Setelah Kalah Di Parlemen, Megawati Instruksikan Tetap Solid

Setelah Kalah Di Parlemen, Megawati Instruksikan Tetap Solid

bidik.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jumat (3/10/2014), langsung memberikan arahan kepada Fraksi PDI-P setelah kalah berebut kursi pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih.

“(Instruksinya) ya kami harus tetap solid, kami masih bersama, kami sepakat bahwa membangun bangsa ini harus sama-sama,” kata Ketua DPP PDI-P Puan Maharani seusai pertemuan tertutup di DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014) malam.

Puan mengatakan, Megawati ingin PDI-P tidak bosan-bosan berjuang untuk rakyat. Meskipun selalu kalah karena tidak didukung oleh mayoritas penghuni parlemen, kata Puan, Megawati meyakini, rakyat tetap akan mendukung partai berlambang banteng moncong putih itu.

“Kami akan kedepankan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, kami akan perjuangkan meskipun nanti di legislatif koalisi SBY dan Prabowo menghambat kemudian menjegal kebijakan pemerintahan. Kami akan tetap memperjuangkan semua untuk rakyat,” tekan Puan.

Adapun Megawati, seusai pertemuan, menolak memberikan komentar kepada wartawan. Dia langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kantor DPP PDI-P.

Berkaitan dengan Koalisi Merah Putih yang sudah menyiapkan matriks kursi kelengkapan DPR. Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengaku tak mempersoalkan sapu bersih alat kelengkapan.

“‎Silakan, karena apa? Karena kalau pendekatannya suara terbanyak, voting, ya PDI Perjuangan walaupun pemenang pemilu yang seharusnya berhak ketua DPR saja sudah dikunci. Dengan tatib yang baru yang tidak mengusulkan, sebagai partai pemenang dan sebagai fraksi mengusulkan paket pimpinan dewan saja tidak bisa, sudah dikunci tatib, ya sudah. Kalau mereka sudah menyusun konsep sampai detail, ya silakan,” kata Tjahjo di kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jaksel, Jumat (3/10/2014).

Ia mengatakan komunikasi politik masih terus dilakukan kubu PDIP cs. Namun, jika pemilihan perangkat kelengkapan dewan dilakukan melalui voting, maka kubu PDIP harus kembali menelan kekalahan.

“Kita sudah lobi-lobi, sampai mendukung opsi mereka, kalau tidak mau masa dipaksa sih‎,” sambungnya. Kalau sudah mau voting mayoritas, kan kita harus taat azas‎,” ucapnya.

Hal serupa disampaikan Ketua DPP Puan Maharani. Menurutnya, PDIP masih akan berjuang untuk ‎ membuat paket pimpinan MPR mereka. Namun, kalau pada akhirnya pimpinan MPR dan kelengkapan dewan juga tak didapatkan, partainya akan pasrah menerima.

“Kita masih terus berusaha tapi kalau nanti 6 Oktober hal itu terjadi (semua kelengkapan dewan diambil KMP), maka kami hanya bisa mengatakan ‘ya sudah kalau tidak diberikan ruang, kami tidak diberikan kesempatan,” ucap Puan.

Sebelumnya, Koalisi Merah Putih di DPR mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar) sebagai Ketua DPR, serta tiga wakilnya, yakni Fahri Hamzah (F-PKS), Taufik Kurniawan (F-PAN), dan Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra).

Satu kursi wakil ketua DPR diberikan kepada Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat, setelah partai itu juga mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan koalisi ini.

Adapun koalisi Jokowi-JK hanya terdiri dari empat partai dan gagal melobi partai lain untuk masuk dalam paket calon pimpinan DPR. Koalisi ini pun gagal mendapatkan kursi pimpinan DPR karena sebelumnya sudah disepakati bahwa mekanisme pencalonan pimpinan DPR diajukan dalam paket berisi lima nama dari lima fraksi partai di parlemen.

Sebelumnya sudah terdengar kabar ada matriks pembagian kursi pimpinan di komisi-komisi DPR. Komisi III, komisi strategis tentang hukum, jatuh ke tangan Golkar.

Pembagian kursi ini kabarnya disepakati dalam rapat KMP pekan ini. KMP sudah membuat daftar pembagian lengkap untuk 11 komisi dan alat kelengkapan DPR, dari kursi ketua hingga wakil-wakilnya.

Dalam dokumen yang beredar yang juga diterima detikcom, Jumat (3/10/2014), Golkar mendapat jatah kursi ketua komisi paling banyak, yaitu 3 kursi. Anggota KMP yang lain, yaitu Gerindra dan PAN masing-masing dua kursi, PKS dan PPP satu kursi. Partai Demokrat (PD) juga kebagian jatah dua kursi ketua komisi.

Golkar mendapat jatah kursi ketua Komisi II, III dan V. Gerindra dijatah kursi ketua Komisi I dan VIII, PAN dapat Komisi IV dan X, PD memimpin Komisi VII dan IX, PPP dijatah Komisi VI, dan PKS akan menguasai Komisi XI.

Di alat kelengkapan DPR, kursi ketua dibagi rata, masing-masing parpol anggota KMP dijatah satu kursi. PPP dijatah kursi ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), PKS memimpin Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), PD berkuasa di Badan Legislasi (Baleg), Gerindra di pucuk pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Golkar menguasai Badan Anggaran (Banggar).

Dikonfirmasi mengenai bagi-bagi kursi ini, anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat mengaku belum tahu apa-apa. “Saya tidak tahu,” ujar Martin terkait dokumen tersebut, Jumat (3/10/2014).

Sebagai tambahan informasi, pada periode DPR 2009-2014, Komisi I membidangi urusan pertahanan, intelijen, luar negeri, serta komunikasi dan informasi. Komisi II mengurus pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Komisi III membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan.

Komisi IV membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah), dan badan usaha milik negara.

Komisi VII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan. Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

KPK Tak Ingin Ada Konflik Kepentingan dalam Penunjukkan Direktur BUMN

bidik.co — Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dilaksanakan secara professional. Hal itu dilakukan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.