Home / Ekobis / NCID: Semakin Terbukti Jokowi Neolib

NCID: Semakin Terbukti Jokowi Neolib

bidik.co — Beberapa kebijakan yang telah diambil pemerintah sudah membuktikan bahwa Presiden Jokowi adalah seorang neolib. Pasalnya, kebijakan yang diambil sudah tidak pro rakyat seperti mengharuskan PT Pertamina bersaing dengan perusahaan minyak asing dengan standar harga yang tinggi, serta memberi ruang bebas kepada asing untuk mengisi posisi strategis di BUMN.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman kepada redaksi, Kamis (25/12/2014).

“Seorang neolib hanya memikirkan bagaimana respon pasar dan tidak memperdulikan kondisi rakyatnya, hal ini dapat dilihat bagaimana kebijakan pemerintahan Jokowi yang mencabut berbagai subsidi tanpa diberikan solusi seperti kenaikan upah layak untuk menunjang kelangsungan hidup rakyat,” sebut Jajat.

Jajat menilai, adanya wacana penghapusan BBM jenis Premium yang diusulkan Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) semakin menjelaskan jika pemerintahan Jokowi-JK dikuasai paham neolib. Melibatkan swasta bahkan asing dalam pengelolaan berarti secara tidak langsung pemerintah telah menjual aset berharga secara tersembunyi. Pasalnya, jika satu waktu perusahan negara ini tidak mampu bayar utang maka secara otomatis akan diambil alih asing.

Sambung dia, memberikan peluang besar kepada asing bila tidak ada kontrol ketat akan membuat negara rugi secara perlahan, jika sudah dirugikan maka yang menjadi korban adalah rakyat.

“Jokowi menjabat sebagai presiden mempunyai batas waktu, tapi kelangsungan hidup rakyat banyak tidak ada batasannya, itu yang harus lebih dipikirkan,” demikian Jajat.

Sebelumnya Pusat Relawan Rakyat Indonesia (PPRI) yang berjumlah ribuan orang melakukan aksinya dengan memblokade jalan dan menyandera mobil tanki BBM di Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).

PPRI melakukan aksinya dengan tuntutannya kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya, Jusuf Kalla (JK) terhadap kebijakannya menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan menolak upah murah yang diterima oleh buruh yang ada di Jakarta.

“Tanpa harus menjadi presiden atau menteri, kenaikan BBM jelas memicu kenaikan macam harga kebutuhan hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya,” kata Kordinator Aksi, Marlo Sitompul di lokasi.

Di hadapan ribuan massa gabungan buruh dan mahasiswa itu, Marlo menyerukan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi adalah antek neolib.

“Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, bukan rakyatnya tapi mementingkan pihak Asing,” terangnya.

Dalam aksinya tersebut, PPRI sebelumnya melukan longmarch dari depan kantor LBH menuju jalan Salemba Raya dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian Sektor Pusat dan Polda Metro Jaya.

Adapun organisasi yang tergabung dalam PPRI adalah mahasiswa dari UI, IISIP, Gunadarma, UHamka, UIN, UP, Unas, Paramadina, UBK, Trisakti, APP, Unisma Bekasi, Marcubuana, KP FMK, LMND, Formad, FMN dan SMI, KANITA IISIP, lalu barisan buruh dari FPBI, SBTPI, SGBN, KSN, SBMI, SPRI, KPOP, FBLP, PRP, KPO-PRP, KPRI, dan Komunitas Rakyat Tanpa Partai. (*)

Komentar

Komentar

Check Also

Sri Meliyana: Pemerintah Harus Bersikap Adil Atas Vaksin Karya Anak Bangsa

bidik.co — Baru beberapa waktu nama Vaksin Nusantara ramai dibahas khalayak publik, jalan Terawan Agus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.