BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
Bidik.co — Depok — Bangsa Indonesia dalam sejarahnya, disusun oleh berbagai komponen masyarakat, dengan perbedaan tingkatan sosial masyarakat, suku, agama, dan pendidikan. Dari berbagai latar belakang tersebut, disepakati bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan (NKRI) yang berbentuk Republik Indonesia, dengan menggunakan sistem demokrasi.
“Para pendiri negeri ini telah memahami komposisi komponenan masyarakatnya, dengan perbedaan yang ada, baik strata sosial, suku, agama, dan pendidikannya. Karena itu mereka menyepakati bahwa negeri ini dalam bentuk kesatuan, dengan menggunakan sistem demokrasi,” kata Anggota MPR RI dari Fraksi Partai GERINDRA, Nuroji.
Demokrasi yang dimaksud oleh para pendiri negeri ini, menurut Nuroji, adalah kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, merujuk pada sila ke-4 dari Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Hal itu diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, musyawarah mufakat untuk keputusan bersama, menghargai perbedaan, dan pemimpin yang bertanggung jawab serta bijaksana.
“Perwujudan dalam kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut, ditunjukkan dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum. Rakyat memilih wakil-wakilnya, Presiden, DPR, DPD, dll. secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai bentuk penyerahan kedaulatan,” urai Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial itu.
Dalam hal musyawarah dan mufakat, Nuroji menjelaskan, dapat dilakukan dengan cara mendiskusikan secara bersama terhadap persoalan yang dihadapi untuk mencapai keputusan bersama, baik di lingkungan RT/RW, sekolah, kantor, hingga lembaga negara, bukan hanya suara mayoritas.
“Dengan cara musyawarah tersebut akan muncul partisipasi publik, masyarakat aktif terlibat dalam penyusunan kebijakan lokal, seperti musrenbang, forum publik dan memberikan masukan untuk pemerintahan. Di sinilah akan muncul sikap menghargai perbedaan pendapat melalui dialog dan musyawarah, bukan paksaan atau kekerasan, mencerminkan sikap toleransi,” tandas Nuroji.
Mengenai etika wakil rakyat, Nuroji memaparkan bahwa wakil rakyat atau anggota dewan dan pejabat publik menjalankan tugas dengan jujur, amanah, dan bertanggung jawab sesuai aspirasi rakyat yang diwakilinya.
“Sedangkan kedaulatan rakyat dalam hukum, dengan adanya pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif yang menjalankan kekuasaan berdasarkan UUD 1945,” tegas Nuroji.
Sosialisasi Hasil-hasil Keputusan MPR RI ini, diselenggaran di Depok, Sabatu (15/12/2025) dengan tema, “Kedaulatan Rakyat Berdasar Pancasila, Dengan Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Dihadiri oleh ibu-ibu dan pemuda dengan berbagai latar belakang.
Anggota Dewan, Nuroji berharap, sosialisasi Hasil-hasil Keputusan MPR RI ini akan mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat luas, khususnya ibu-ibu bahwa mereka pemilik dari kedaulatan negeri ini. (ir/is)
Website & Logo Maker