BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
Bidik.co — Depok — Negara Indonesia dibangun dengan tujuan untuk memakmurkan dan mencerdaskan kehidupan rakyatnya, karena itu pejabat publik harus mewujudkan program-program yang mendorong kebijakan yang pro terhadap rakyat. Karena itu, partisipasi publik sangat penting dan strategis dalam mengontrol kebijakan pejabat.
“Tugas rakyat adalah mengontrol kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik. Dengan begitu, para pejabat akan menyadari tugas yang diembannya selaras dengan kebutuhan rakyatnya atau tidak,” tegas Anggota MPR RI dari Fraksi Partai GERINDRA, Nuroji.
Menurut Nuroji, dengan mengontrol tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, berarti rakyat telah menjaga etika politik para pejabat agar tidak keluar dari rel tugasnya. Karena, etika berpolitik dan partisipasi publik merupakan fondasi pembangunan nasional yang kuat, di mana etika politik memastikan pejabat publik bertindak jujur, adil, transparan dengan integritas dan akuntabilitasnya.
“Sementara partisipasi publik melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, mendorong kebijakan pro-rakyat, memperkuat demokrasi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pembangunan nasional benar-benar berorientasi pada kesejahteraan bersama. Keduanya saling terkait, etika memandu perilaku politik, sementara partisipasi publik memastikan perilaku etis itu terwujud dan berpihak pada kepentingan rakyat,” terang Nuroji.
Dalam Sosialiasi Hasil-hasil Keputusan MPR RI, “Etika Berpolitik dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Nasional”, di Depok, Senin (15/12/2025), Nuroji mengingatkan perlu adanya edukasi terhadap peran rakyat dalam demokrasi dan pengawasan kebijakan.
“Tentu saja, dalam membangun etika berpolitik dan partisippasi publik dalam pembangunan nasional, sangatlah penting edukasi terhadap peran rakyat dalam demokrasi dan pengawasan kebijakan. Hal ini akan meminimalisir pelanggaran yang akan dilakukan oleh para pejabat publik,” urai Nuroji.
Selanjutnya Anggota DPR RI Komisi IX yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial itu mengingatkan, etika berpolitik dalam pembangunan nasional harus ditopang oleh integritas, akuntabilitas, dan transparansi para pejabatnya.
“Pejabat publik harus bersih dari korupsi, nepotisme, dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat, bukan pribadi atau kelompok. Proses pemerintahan dan pengambilan keputusan harus terbuka agar publik bisa mengawasi, membangun kepercayaan!” seru budayawan Depok itu.
Dalam acara yang dihadiri berbagai kalangan itu, Nuroji berharap masyarakat luas akan semakin memahami bahwa untuk mewujudkan negeri yang unggul, dengan masyarakatnya yang makmur dan cerdas, dibutuhkan keterlibatan seluruh rakyat untuk dapat mengontrol pejabat publik agar dapat berjalan sesuai tugasnya.
Hal ini tentu saja sesuai dengan amant Pancasila, sila ke-1, Ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ke-4, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. (ir/is)
Website & Logo Maker