bidik.co — Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Taslim Chaniago, mengkritisi sikap PDI Perjuangan yang merengek pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“PDIP mendesak agar pemerintah SBY menaikkan harga BBM karena sepertinya PDIP tidak ingin disalahkan masyarakat saat Jokowi-JK memimpin negara ini,” ujar Taslim di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Dikatakannya, ketika ada rencana menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu, PDI Perjuangan sebagai salah satu fraksi yang paling keras menyuarakan penolakan.
“Sebenarnya kalau kemarin BBM sudah dinaikkan maka tidak perlu saat ini PDIP memperdebatkan kembali. Karena pada waktu yang lalu itu, kenaikan BBM ditekan agar tidak naik dua kali,” terangnya.
Oleh karena itulah, Taslim mengingatkan agar harga BBM bersubsidi benar-benar dinaikkan. Lalu harus ada kompensasi untuk masyarakat miskin, seperti adanya bantuan tunai atau lainnya.
“Jangan sampai nanti BBM naik masyarakat miskin makin sulit maka pemerintah ke depan (Jokowi-JK) pasti juga akan kesulitan. Jangan PDIP hanya meminta menaikkan BBM saja karena itu pun ada risikonya,” kata dia.
Taslim menilai kenaikan BBM bersubsidi lebih tepat dilakukan pada pemerintahan mendatang. Sebab, setidaknya pemerintahan mendatang lebih memiliki kesiapan dengan segala kemungkinan bagaimana mengatasinya.
“Jadi sudah terencana, tidak mendadak seperti ini. Tanpa rencana,” jelasnya.
Sementara itu, politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, menyatakan menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi kewenangan antara SBY dan Jokowi.
“Kita tahu beban subsidi kita sudah besar. Beban BBM ini memengaruhi fleksibiltas dari APBN kita. Yang jelas pasti akan diambil solusi oleh beliau berdua. Kan ini untuk kepentingan pemerintahan,” kata Pramono. (ai)