BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Internal Partai Golkar bergejolak jelang perhelatan Rapimnas kemudian puncaknya Munas untuk mengganti kepengurusan termasuk ketua umum. Beberapa politisi Golkar mencium ada skenario percepatan Munas di tahun 2014 dan aklamasi agar Aburizal Bakrie terpilih lagi. Apa benar?
“Ini kan baru isu, saya terlibat di kepanitian Rapimnas, kita tidak bicara substansi itu (percepat Munas dan aklamasi),” kata panitia SC Rapimnas Golkar Nurul Arifin, Kamis (13/11/2014).
Nurul yang juga juru bicara Partai Golkar, menduga isu soal Munas dipercepat hingga siapkan skenario aklamasi untuk Ical di tingkat DPD sengaja dihembuskan untuk mengadu domba internal Golkar.
“Skenario dari mana saya enggak ngerti. Saya SC Bidang Rekomendasi, enggak bicarakan itu. Isu itu sengaja ditiupkan, supaya ada kegelisahan. Saya sih mengantisipasi jangan sampai ada devide et empera,” ujar Wasekjen Golkar itu.
“Jangan terlalu khawatir, kita ingin fokus ke Rapimnas. Kalau ada isu itu mungkin sengaja ditiupkan untuk adu domba. Tapi kami anggap ini dinamika yang menyuburkan demokrasi di tubuh Golkar,” tegasnya.
Sebelumnya, lontaran keras disampaikan beberapa kader Golkar soal pagelaran Munas untuk mengganti posisi Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Di antaranya Agun Gunanjar yang mencium proses Rapimnas dan Munas tidak demokratis.
Termasuk Agung Laksono yang menilai DPP tidak netral untuk momentum pergantian kepengurusan di tubuh partai beringin. Priyo menyusul dengan menyarankan agar Ical tak perlu maju sebagai calon ketua umum.
Sebelumnya Politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan DPP Partai Golkar akan membuat persyaratan yang mempersulit kandidat calon ketua umum Golkar lain untuk maju.
“Syaratnya (kandidat calon ketua umum) harus mendapat dukungan dari 10 DPD Provinsi dan 30% DPD Kabupaten/Kota, itu sungguh sungguh persyaratan untuk menjegal calon yang lain,” kata Agun di Jakarta, Rabu (12/11/2014) malam.
Menurut Agun, yang paling demokratis adalah memberikan kesempatan kepada siapapun yang sudah masuk kategori kader Golkar baik di pusat maupun daerah, untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum pada munas selaku ajang tertinggi kedaulatan partai.
“Berikan kesempatan itu. Yang paling demokratis adalah tanpa persyaratan dukungan yang menyulitkan seperti itu”.
Agun menilai dengan persyaratan semacam itu Ical ingin melenggang sendirian dan memperpanjang jabatan sebagai ketua umum dalam Munas IX dengan jalan aklamasi.
“Ujung-ujungnya dia ingin melenggang sendirian agar aklamasi,” katanya.
Agun meminta Ical belajar dari pengalaman, dan berkaca diri dengan melihat capaian PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) selama memimpin.
Selain Agun, kader Golkar di daerah, yang enggan disebutkan namanya, membeberkan hal serupa. Sumber itu mengatakan ada skenario yang sedang dibuat Ical beserta loyalisnya untuk membatasi ruang gerak kandidat calon ketua umum lain dalam berkompetisi.
Sumber tersebut mengatakan bahwa dukungan dari DPD I dan DPD II akan diatur harus mencapai jumlah tertentu, sehingga kandidat lain tidak bisa mencapai angka itu, dan pada saat munas dapat diskenariokan melalui tata tertib bahwa hanya Ical calon yang memenuhi syarat, serta terjadilah aklamasi. (*)
Website & Logo Maker