BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Partai Demokrat memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna RUU Pilkada. Keputusan ini diambil Demokrat lantaran 10 syarat yang diminta tidak diakomodir dalam RUU tersebut.
Menurut Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, langkah itu diambil setelah mengikuti dinamika dan tahapan demi tahapan perkembangan baik di dalam forum paripurna maupun dinamika yang berkembang ditengah masyarakat.
Serta menimbang secara sungguh-sungguh sebagaimana ideologi Demokrat yang menjunjung tinggi kesantunan Demokrat, lanjut Benny, tidak ingin kehadirannya membawa masalah-masalah baru. Maka, Demokrat menyatakan sikap sebagai penyeimbang.
“Partai Demokrat dengan sungguh menjunjung tinggi rakyat. Kami nyatakan Fraksi Demokrat sebagai penyeimbang, maka dengan diambilmya putusan tadi di forum lobi maupun dinamika di dalam rapat paripurna dengan tidak diakomodirnya opsi pilkada langsung. Maka, perkenankan kami Fraksi Demokrat untuk bersikap netral,” katanya dalam paripurna RUU Pilkada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014) dini hari.
Berkenaan hal itu, Demokrat memutuskan tidak mengikuti dua pilihan dalam pembahasan RUU Pilkada, baik pilkada secara langsung maupun tak langsung serta berbagai variannya.
“Mohon berkenan Fraksi Demokrat untuk mengambil sikap walk out,” tukasnya.
Fraksi Partai Demokrat di DPR berpendapat dukungan Fraksi PDI-P, PKB, dan Hanura atas opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak yang diajukan Demokrat tidak sungguh-sungguh. Pandangan itu menjadi alasan mereka memutuskan walkout dari sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada, Jumat (26/9/2014) dini hari.
“Kami baca satu per satu pasal, ternyata tidak semuanya diakomodir. Jadi (dukungan) itu hanya di mulut saja. Lip service,” ujar Anggota Fraksi Demokrat, Benny K Harman, saat keluar dari ruang rapat paripurna.
Benny mengatakan partainya melihat peluang Demokrat untuk memajukan opsi ketiga sangat kecil. Pada akhirnya, Demokrat menilai hanya akan ada dua opsi dalam voting di rapat paripurna, yakni pilkada langsung dan tidak langsung. “Kami sudah hitung-hitung, pilkada langsung juga akan kalah,” kata Benny.
Seperti diketahui, Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Hanura berbalik arah mendukung kemauan Partai Demokrat memasukkan opsi ketiga untuk voting di sidang paripurna soal RUU Pilkada.
Opsi yang diajukan Partai Demokrat itu adalah pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Namun, tiba-tiba saja Fraksi Partai Demokrat malah memutuskan walkout. Mereka berdalih 10 syarat yang diajukan tidak seluruhnya diakomodir dalam draf RUU Pilkada.
Fraksi PDI-P langsung meluapkan kekecewaanya kepada Fraksi Partai Demokrat. Anggota Fraksi PDI-P Yasonna H Laoly bahkan menyebut partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu telah melakukan rekayasa politik.
Aksi walkout Demokrat dinilai sebagai suatu hal yang sudah disiapkan sejak awal. “Saya mendengar komitmen bapak SBY ingin menjaga demokrasi tapi apa yang kita lihat hari ini sungguh menyesakkan,” kecam Yasonna.
Yasonna melanjutkan, “Setelah memberikan masukan dari Partai Demokrat untuk tetap mendukung kedaulatan rakyat, namun pada perdebatan berikutnya, skenario opsi ketiga ternyata hanya untuk membentuk opsini seolah dukung kedaulatan rakyat. Ini disengaja, kami curigai Demokrat lakukan rekayasa politik.”
Setelah itu, ruang sidang paripurna DPR kembali riuh. Ada yang mendukung langkah Demokrat, ada juga yang mencaci keputusan itu. Tak lama kemudian, pimpinan sidang Priyo Budi Santoso kembali menskors sidang selama 15 menit. (if)
Website & Logo Maker