bidik.co – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kecewa dengan proses dan hasil voting RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DPR yang menetapkan Pilkada melalui DPRD. Meski begitu, SBY menghormati proses politik itu.
“Saya kecewa dengan hasil dan proses politik di DPR, meski saya hormati proses politik itu sebagai seorang demokrat . Tapi sekali lagi, saya kecewa dengan proses dan hasil itu,” kata SBY.
Pernyataan SBY ini disampaikan di Hotel Willard Intercontinental, Washington DC, Kamis (24/9/2014) pukul 09.00 waktu setempat atau Jumat (25/9/2014) pukul 08.00 WIB. SBY menyampaikan pernyataan khususnya ini dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Partai Demokrat.
SBY mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan politik terkait hal ini. SBY juga masih menunggu laporan lengkap dan faktual dari Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan dan Ketua Fraksi PD Nurhayati Assegaf.
Hingga saat ini, SBY mengaku informasi terkait proses di DPR masih simpang siur. “Tadi ketika saya sedang melakukan perjalanan dari New York ke Washingtin, DC, saya ikuti perkembangan dan dinamika politik di tanah air. Meski ada hambatan komunikasi, tapi saya serta staf juga terus memantau serta mengikuti apa yang terjadi. Dengan demikian saya juga mendapatkan informasi dan laporan dari Jakarta,” kata SBY.
Dari laporan itu, SBY mengetahui bahwa DPR memilih Pilkada tidak secara langsug. “Saya kira saudara-saudara semua tahu hasil proses politik yang ada di DPR berkaitan dengan UU tentang Pilkada. Hasilnya dalam voting dikatakan DPR memilih Pilkada secara tidak langsung atau bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih DPRD,” kata dia.
Dengan hasil ini, SBY menegaskan dirinya kecewa. Sebab, Partai Demokrat sudah menegaskan memilih Pilkada langsung dengan perbaikan. Opsi yang disampaikan PD adalah Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Namun, kata SBY, semua fraksi, baik dari kalangan Koalisi Merah Putih maupun fraksi dari kubu PDIP.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Dewan Kehormatan untuk memeriksa dan mengusut tuntas dalang walkout Fraksi Demokrat dalam sidang untuk menentukan pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah kemarin.
“Dari Washington, Amerika Serikat, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum telah memerintahkan Dewan Kehormatan Demokrat untuk memeriksa dan mengusut tuntas dalang tragedi politik memalukan,” kata Amir lewat pesan pendek, Jumat, (26/9/2014).
Menurut Amir, SBY meminta dia mencari orang yang mengomandoi aksi walkout kader partai berlambang mirip logo Mercy itu dalam Sidang Paripurna DPR kemarin. “Dewan Kehormatan juga diminta menjatuhkan sanksi seberat-beratnya dan siap melaksanakan perintah tersebut,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis, 25 September 2014, Fraksi Demokrat melakukan walkout dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Ada 129 kader Demokrat yang meninggalkan ruang sidang. Di ruang itu hanya tersisa enam anggota Dewan dari Demokrat yang semuanya memilih opsi pilkada langsung. Salah satunya Gede Pasek Suardika.
Tapi suara itu tak cukup menolong terpilihnya opsi pilkada langsung. Berdasarkan rekapitulasi voting, fraksi pendukung pilkada lewat DPRD, yakni PAN, PPP, Gerindra, PKS, dan Gerindra unggul dengan 256 suara. Sementara itu, tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB mengantongi 135 suara. Walhasil, RUU Pilkada disahkan. Pengesahan itu memastikan pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD, tidak lagi langsung oleh rakyat. (if)