BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak sungguh-sungguh mengelola tata kelola sektor migas. Pemberantasan mafia migas yang digongkan sedari awal terbukti hanya omong kosong.
“Sejak penunjukan Sudirman Said sebagai Menteri ESDM, pemerintahan Jokowi tidak sungguh mengubah tata kelola sektor migas terutama pemberantasan mafia migas,” kata peneliti dari Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan, Senin (24/11/2014).
Menurutnya, terpilihnya Sudirman juga merupakan indikasi adanya migrasi para akuntan ke sektor migas. Dicurigai, itu juga merupakan bagian dari pemain industri migas.
Contoh lain, terpilihnya mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amien Sunaryadi, sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Tetapi melihat track record, maka dengan mudah menyimpulkan ada upaya menjadikan sektor migas perhatian khusus dengan menempatkan orang-orang dengan latar belakang akuntan,” terang dia.
Dia terangkan, migrasi para akuntan itu jelas berakibat fatal. Jangankan perhitungan BBM, bahkan soal format APBN sudah lama diakali dengan perhitungan rekayasa finansial melalui sitem akuntasi kapitalistik. Hal itu sangat menjadikan format APBN tidak sungguh-sungguh dibuat untuk dijalankan pemerintah sesuai konstitusi.
“Dunia kapitalisme sangat identik dengan permainan akuntasi dan keuangan. Ada upaya untuk menjadikan akuntasi sebagai kejahatan ekonomi. Ini harus dibongkar,” terangnya.
Terakhir, kata dia, dengan terpilihnya Amien sebagai kepala SKK Migas, Sudirman Said jelas sedang membentuk sebuah jaringan. Kalau disederhanakan, kepentingan kapitalisme global sangat gampang berkawan dengan kelompok akuntan
“Ada kepentingan yang dikompromikan, antara kepentingan ‘Jusuf kalla’ dengan kepentingan kelompok Soemarno Inc,” jelasnya.
Menurutnya, tidak ada hal yan baru dalam pengelolaan Sumber Daya Alam kalau orang yang ditempatkan di sektor migas memiliki kepentingan terselubung yang cukup tinggi.
“Saya kira akan ada pergantian mafia,” tandasnya.
Hal itu juga terjadi pada penunjukan ekonom Faisal Basri sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM) beserta anggota tim dalam rangka pemberantasan mafia migas dipastikan tidak akan berhasil.
Pasalnya, Faisal Basri bukanlah figur yang pas melakukan tugasnya, apalagi anggota tim yang dibentuk bukan orang-orang yang memiliki integritas bahkan ada yang terindikasi sebagai bagian dari mafia migas.
“Saya meragukan kapasilitas dan kredibilitas mereka karena pekerjaan memberantas mafia migas bukan tugas yang ringan. Jangan-jangan KRTKM ini menjadi lembaga formal melegalitas mafia migas, hanya berganti baju saja. Apalagi sosok Faisal Basri selama ini dikenal sebagai ekonom tukang yang selalu bermetamorfosis di setiap pemerintahan yang berkuasa,” ujar Direktur Eksekutif Komisi Kebijakan Publik Rusmin Effendy di Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Menurut Rusmin, sejak awal dirinya mempertayakan pembentukan Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM) karena lembaga tersebut tidak jelas kredibilitasnya, hanya menjadi alat kepentingan politik dan pencitraan pemerintahan Jokowi-JK serta kelompok mafia migas itu sendiri.
Kalau tujuannya ingin memberantas mafia migas bukan hanya menyangkut Petral, tapi juga mafia migas yang ada di dalam negeri. Bukan rahasia umum lagi siapa yang selama ini bermain di bisnis migas dan dikenal sebagai mafia migas. “Pekerjaan rumah pertama Faisal, apakah dia mampu memberantas gurita bisnis yang dilakukan Ari Soemarno Inc yang dikenal bagian jaringan mafia migas. Kalau tidak, sebaiknya mundur saja, tidak usah cuap-cuap, apalagi penunjukan Faisal di back-up Rini Soemarno. Logika orang bodoh saja, mana mungkin dia berani menyikat para mafia migas,” kata dia.
Menjawab soal masuknya anggota tim karena titipan Ari Soemarno, Rusmin menegaskan, sejak awal saya meragukan integitas mereka, termasuk Faisal Basri.
“Bagaimana mungkin seorang Faisal Basri mampu memberantas mafia migas, kalau dirinya sendiri bagian dari para neolib. Selama ini kan para neolib-neolib itu yang bermain di bisnis migas. Kalau perlu, semua anggota tim mafia migas itu harus dipublikasikan ke publik soal rekam jejak mereka. Kalau mau diusut, pasti ada diantara mereka bagian atau menjadi kepanjangan tangan para mafia migas,” tegas dia.
Dalam susunan anggota tim reformasi migas terdapat sosok Daniel Purba. Melihat sepak terjang dan track record sebagai mantai vice presiden Petral pada waktu ari sumarno dirut petral, mengindikasikan dia terlibat kooptasi keluarga Soemarno. Kabarnya, Daniel terkenal kawan dekat Hin Leong pedagang solar terbesar di asia dan hin leong terkenal sebagai penadah solar selundupan dari indonesia.
“Sebelum ditunjuk sebagai anggota reformasi migas, sebaiknya Daniel diaudit kekayaannya dulu, baik oleh ppatk ataupun KPK. Buktikan dia bersih terlebih dahulu sebelum membersihkan sektor migas,” ujar Rusmin. (*)
Website & Logo Maker