BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon punya pandangan berbeda dengan pemerintah terhadap wacana kenaikan harga BBM. Effendi menolak rencana itu. Apa kata PDIP terhadap penolakan Effendi?
Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan sebagai partai pemerintah, PDIP akan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo, termasuk rencana menaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, setiap kader PDIP harus bisa mengikuti pola pikir partai yang mendukung setiap kebijakan pemerintah.
“Sikap PDIP sebagai partai yang berada di pemerintahan, kita percaya arah pemerintahan yang ditunjukan Jokowi-JK yang pro rakyat,” ujar Hasto, Rabu (5/11/2014).
Hasto menyebut kebijakan pro rakyat ini ditunjukan dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang langsung direalisasikan. Program ini dikabarkan untuk persiapan kenaikan harga BBM.
“Pemerintahan yang bekerja, betul-betul diwujudkan yang pro rakyat. Dan sebagai partai pemerintah kita tentu percaya kepada Jokowi bahwa dukungan memperhatikan seluruh aspek sebelum kebijakan BBM dinaikkan,” katanya.
Apakah DPP PDIP bakal memberikan sanksi tegas bagi kader yang mbalelo menolak kenaikan harga BBM? Dia tidak menjawab tegas karena kebijakan kenaikan BBM masih sebatas wacana.
“Ya, kebijakan kenaikan BBM juga belum. Ini kan masih wacana. Pemerintahan itu sangat terbuka, melibatkan partisipasi yang luas, kebijakan pintar, fokus pada perhatian, kepentingan rakyat itu akan dilakukan,” katanya.
Sebelumnya, Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon menyatakan partainya belum menentukan sikap terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Effendi menyerang Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disebutnya bernafsu mendorong kenaikan harga BBM.
“Pak JK lebih nafsu daripada presidennya saya lihat. Harus clear dulu lah,” ujar mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu di Gedung KK2, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Atas serangan Simbolon, Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan, “Itu statement pribadi,” kata JK di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014).
Selanjutnya, Effendi mengatakan, masalah utama saat ini bukanlah harga, tetapi pengelolaan energi. Misalnya pemerintah menggalakkan penggunaan energi alternatif seperti gas, bukan justru sibuk mengurusi program jaminan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
“Kita belum punya diversifikasi energi, kok energi tidak ditangani? Kok yang diurusi masalah penanganan masalah jaring pengamanan sosial? Sementara harga keekonomian dicapai, akhirnya kita meliberalisasi komoditas. Siapa yang diuntungkan?” tegasnya.
Effendi menilai, saat ini pemerintah masih mampu membiayai subsidi. Dalam APBN-P 2014, pemerintah punya bantalan untuk program sosial sebesar Rp 5 triliun.
“Bantalan fiskal untuk program itu masih bisa. Kok begitu semangatnya meliberalkan harga komoditas?” tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), sebaliknya, dirinya memuji usul pakar ekonomi Rizal Ramli untuk melakukan subsidi silang dan memisahkan jenis oktan yang dijual ke masyarakat.
“Usul Rizal Ramli itu sudah benar. Oktannya disesuaikan. Oktan murah itu dikasih ke kendaraan murah seperti bajaj, motor, dan sebagainya. Kalau kapasitas mesin 2000 ke atas masa sih mau beli oktan murah?” ungkap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR bidang energi ini.
Memang, Rizal Ramli mengusulkan langkah sederhana tapi cerdas untuk menyelesaikan ruwetnya subsidi BBM. Caranya adalah lakukan subsidi silang. “Paksa” kalangan menengah atas membayar lebih mahal daripada rakyat kelompok bawah. Dengan demikian pemerintah justru meraih keuntungan dari pos anggaran ini.
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengusulkan agar BBM yang beredar di pasar dibagi jadi dua jenis. Jenis pertama, BBM rakyat yang beroktan 80-83 (saat ini jenis premium oktannya 88). Sebagai pembanding di Amerika, oktan general gasoline 86 dan di negara bagian Colorado 83. Jenis kedua, BBM super dengan oktan 92 untuk jenis pertamax dan 94 Pertamax Plus.
Nilai oktan berhubungan dengan “ketukan” (knocking) yang mempengaruhi kinerja mesin. Semakin rendah nilai oktan mesin akan lebih sering mengalami ketukan dan sebaliknya.
Perbedaan oktan yang tinggi antara BBM rakyat dan BBM super akan membuat pengendara mobil menengah atas takut menggunakan BBM rakyat. Mereka tidak ingin mesin mobilnya menggelitik karena akan mempercepat kerusakan mesin dan biaya perbaikannya lebih mahal. (*)
Website & Logo Maker