Home / Politik / Persoalan Bagi Jokowi Jika Golkar Masuk Kabinet

Persoalan Bagi Jokowi Jika Golkar Masuk Kabinet

Bidik.co – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, ada dua kerugian bagi Jokowi, seandainya Partai Golkar masuk dalam kabinet.

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menilai, memang secara politis, Jokowi bisa mengambil keuntungan dari masuknya Golkar ini. Namun, ada satu hal fundamental yang merugikan. Terutama, stigma Jokowi yang sudah dikenal prorakyat.

“Pertama, banyak kebijakan jokowi yang tidak sesuai dengan kepentingan Partai Golkar, akan tersandera atau terhambat untuk kepentingan publik,” kata Uchok, Rabu (30/7/2014).

Kedua, Uchok meragukan komitment pemberantasan korupsi dari pemerintahan Jokowi-JK. Bagi Uchok, justru pemerintahan akan tersandera untuk bisa memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Kedua, Kader-kader Golkar yang sudah terindikasi dugaan korupsi di KPK, bisa dipengaruhi mereka untuk kepentingan pecitraaan partai,” tandasnya.

Sementara itu berkaitan dengan sejumlah kader Golkar mendesak agar partai ini ikut dalam pemerintahan Jokowi-JK, Uchok menilai, motif utama Golkar tidak terlepas dari politik anggaran.

Ia menilai, Partai Golkar tidak bisa hidup tanpa bergantung pada kekuasaan. Tanpa kekuasaan, kata Uchok, Golkar akan ditinggali para pendukungnya.

“Dengan bergantung pada kekuasaan atau masuk bergabung dalam kekuasaan, bukan berarti Partai Golkar ingin ikut mengabdi untuk kepentingaan pemerintahan Jokowi. Tetapi, buat golkar, kekuasaan itu adalah sumber anggaran,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran lah yang bisa menghidupkan partai. Dengan begitu, katanya, Golkar bisa menjalankan roda pemerintahan.

“Tanpa anggaran, Golkar tidak bisa bisa memaneg manejemen partai. Untuk saat ini, yang namanya duit dalam kekuasaan. Tanpa ikut kekuasaan, tidak akan dapat duit, berarti juga tidak ada duit untuk partai,” jelasnya.

Untuk itu, dia menilai tidak mungkin, ke depan itu Golkar beroposisi melawan pemerintah. Menurut Uchok, sikap itu bukan karena tidak ada keberanian dari elit untuk melakukan oposisi.

“Mereka tahu, kalau beroposisi, tidak akan dapat apa-apa, termasuk jabatan menteri. Daripada tidak dapat apa-apa lebih masuk dalam jajaran kabinet agar dapat duit untuk menghidup elit partai, dan partainya,” tandasnya.(ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Sri Meliyana: PPN 12% Adalah Amanat Undang-undang!

Bidik.co — Lahat – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Asal Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.