Home / Politik / PKB: Ada Gerakan Lucuti Kekuatan Koalisi Pendukung Jokowi

PKB: Ada Gerakan Lucuti Kekuatan Koalisi Pendukung Jokowi

bidik.co — Ketidaknyamanan politisi Partai Kebangkitan Bangsa satu persatu bermunculan. Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan mencium ada gerakan memecah belah gerbong koalisi yang mendukung Jokowi – JK . Bahkan upaya itu dilakukan secara sistematis.

“Upaya pecah belah tersebut sedang berlangsung dengan membuat disharmoni kekuatan pendukung,” kata Daniel Johan di Pontianak, Senin (18/8/2014).

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan oleh sebagian elite politik dan kelompok yang memiliki kepentingan. Termasuk upaya menjauhkan Jokowi dengan PKB .

“Mereka berupaya untuk menjauhkan Jokowi dari pendukungnya termasuk upaya sistematis memecah belah Jokowi dengan PKB ,” ujarnya.

Dia menambahkan koalisi pendukung Jokowi harus waspada dengan upaya pecah belah sistematis tersebut. “Bila sekarang dilakukan terhadap PKB , nanti satu persatu kekuatan politik Jokowi akan terlucuti. Sampai satu titik Presiden terpilih Jokowi akan kehilangan dan terlepas dari pendukungnya yang memiliki kekuatan politik secara nyata di dalam sistem demokrasi,” kata Daniel.

Daniel berharap komunikasi politik sesama anggota koalisi harus dijaga dengan baik sehingga segala hal yang membuat disharmoni dapat segera terkonfirmasi. “Kami benar-benar harus mewaspadai upaya yang akan memberatkan Jokowi di depan,” katanya.

Sementara PKB sebagai partai pengusung tidak mau melihat cita-cita politik Jokowi terhambat. “PKB benar-benar akan mengawal dan ingin melihat Jokowi sukses sebagai presiden yang mampu membawa perubahan besar untuk rakyat dan Indonesia, baik melalui parlemen maupun di dalam pemerintahan nanti,” ujarnya.

Sebelumnya keinginan presiden terpilih hasil penetapan KPU Joko Widodo agar para menteri lepas dari partai politik mendapat tentangan internal. Sejumlah petinggi PKB telah ramai-ramai menyampaikan keberatan atas wacana tersebut.

Sebagai bagian dari pengusung Jokowi, secara umum mereka menganggap bahwa dikotomi menteri dari parpol dan nonparpol semestinya tidak lagi dipakai. ”Saya ingin mengajak semua kalangan agar lebih wise (bijak, Red),” kata Ketua DPP PKB Hanif Dhakiri di Jakarta, Minggu (10/8/2014).

Menurutnya, secara faktual, dalam sistem demokrasi yang dianut di Indonesia, rezim perwakilan melalui parpol adalah keniscayaan. Karena itu, lanjut Hanif, seluruh pihak tidak bisa kemudian serta-merta memutus parpol dari legislatif maupun eksekutif. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Sri Meliyana: Pemerintah Harus Bersikap Adil Atas Vaksin Karya Anak Bangsa

bidik.co — Baru beberapa waktu nama Vaksin Nusantara ramai dibahas khalayak publik, jalan Terawan Agus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.