Home / Politik / Romahurmuziy: Menjadi Oposisi Bukan Hal Baru Bagi PPP

Romahurmuziy: Menjadi Oposisi Bukan Hal Baru Bagi PPP

bidik.co — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan PPP akan melakukan rapat pengurus harian minggu depan untuk menyikapi hasil keputusan MK yang dibacakan sekitar tanggal 21-22 Agustus mendatang.

“Kalau MK memutuskan pemungutan suara ulang maka kita akan instruksikan setiap kader untuk melakukan penguatan yang sifatnya paripurna dan memastikan kemenangan capres yang kita usung. Kalau MK menolak maka sebagai warga negara tidak ada alasan untuk tidak menerimanya,” kata Romy di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8).

Terlepas dari keputusan MK, Romahurmuziy menegaskan bahwa hingga kini PPP tetap berada dalam koalisi merah putih dan siap untuk menjadi pihak oposisi. Romahurmuziy menambahkan bahwa menjadi oposisi bukan hal baru bagi PPP.

“Selama 41 tahun usia PPP kita berada di pemerintahan 15 tahun, 26 tahun di luar pemerintahan. Jadi bagi PPP tidak mengalami kesulitan apakah berada di luar atau di dalam pemerintahan,” tegasnya.

Romahurmuziy juga mengatakan bahwa PPP sudah siap dengan konsekuensi tidak mendapat kursi menteri.

“Itu kan konsekuensi politis dari tidak hadirnya PPP sebagai anggota koalisi yang mendukung Jokowi,” tutur Romahurmuziy.

Sebelumnya Mantan Wakil Presiden sekaligus mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz meminta partainya memutar haluan koalisi. PPP diminta meninggalkan Koalisi Merah Putih dan beralih mendukung Jokowi-JK.

Hamzah Haz mendorong Partai Persatuan Pembangunan mengalihkan dukungannya kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla agar bisa masuk dalam pemerintahan baru.

“PPP mulai masuk pemerintahan kan pas zaman saya di era Habibie, dari situ sampai sekarang masih berjalan. Ngapain lagi mau di luar pemerintahan?” kata Hamzah kepada wartawan di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Minggu (17/8/2014).

Mantan ketua umum partai berlambang Kabah ini mengingatkan bahwa perjuangan tempo dulu PPP masuk dalam pemerintahan sangat sulit, sehingga dia mempertanyakan jika ada pengurus PPP yang meminta partainya berada di luar pemerintahan.

“PPP itu sudah capek di luar pemerintahan,” ujar Hamzah. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Difriadi: Pilkada Harus Jadi Persemaian Demokrasi di Indonesia

Bidik.co — Bulan November 2024, rakyat Indonesia masih harus memenuhi hak dan kewajiban politiknya untuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.