Home / Politik / Politisi Demokrat Minta Pimpinan DPR Sampaikan Hak Interpelasi ke Presiden Jokowi

Politisi Demokrat Minta Pimpinan DPR Sampaikan Hak Interpelasi ke Presiden Jokowi

bidik.co — Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyampaikan hak interpelasi terkait kebijakan harga BBM bersubsidi dan kebijakan mengubah nomenklatur kementerian kepada Presiden Joko Widodo, dalam sidang paripurna DPR, Selasa (2/12/2014).

“Saya menyampaikan usulan ini sebagai anggota dewan yang ingin menggunakan hak konstitusi berkaitan dengan kebijakan pemerintah saat ini. Silahkan pimpinan mmembuat mekanisme pertanyaan untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi,” kata Benny.

Menurutnya, sebanyak 60 anggota dewan dari Fraksi Demokrat sepakat soal hak bertanya tersebut. Dirinya lalu membacakan surat yang berisi dua pertanyaan kepada Jokowi. Menurut Benny, pertanyaan tersebut diajukannya dalam sidang paripurna karena tidak ada forum lain yang menyediakan ruang untuk itu.

Berikut pertanyaan terkait hak Interpelasi itu:

1. Apa urgensi naikkan harga BBM saat ini mengingat harga minyak mebtah turun tajam, kenapa skg naikkan BBM?

2. Defisit anggaran dan cash flow masih aman, apa urgensi naikkan harga BBM?

3. 2013 bbm kita naikkan TDL dan harga gas LPG sudah dinaikkan. Kenapa sekarang naikkan BBM lagi?

“Kebijakan menaikkan BBM ini membebani rakyat miskin dan hampir miskin karena harga sembako naik,” sergahnya.

Kemudian terkait penerbitan kartu Jokowi berupa KIP, KIS, KKS. Apabila ini merupakan kompensasi kenaikan BBM, maka pertanyaan kami

1. Dari mana sumber pendanaannya, mengingat nomenklatur itu tak dikenal dalam UU APBN dan APBNP

2. Bagaimana mekanisme penyebaran KIP, KIS, dan KKS ini.

Pembacaan surat itu diinterupsi oleh sejumlah peserta sidang yang mengingatkan tak tercantum dalam agenda sidang paripurna. Pimpinan sidang, Taufik Kurniawan segera memotong Benny dan memintanya menyerahkan materi yang dibaca kepada pimpinan DPR.

Sementara itu sebelumnya Anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan fraksinya tidak akan mendukung hak interpelasi yang diajukan oleh sejumlah politikus di DPR.

Hak interpelasi tersebut digulirkan sebagai respons DPR terhadap keputusan Presiden Joko Widodo menarik subsidi bahan bakar minyak Premium.

“Keputusan ini diambil atas permintaan konstituen dan ketua umum,” kata Ruhut, Jumat (28/11/2014).

Partai Demokrat memilih untuk menggunakan hak bertanya ke pemerintah. Menurut Demokrat, cara ini lebih tepat digunakan untuk menanggapi sikap pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.

Sedangkan hak interpelasi, dia melanjutkan, terlalu jauh dan terburu-buru dilakukan Dewan. “Ada tahapannya, jangan asal interpelasi. Lagi pula kita penganut sistem presidensial bukan parlementer,” kata Ruhut.

Menurut Ruhut, Partai Demokrat akan menjalankan fungsinya sebagai partai penyeimbang. Soal kenaikan harga bahan bakar minyak, jika pemerintah bisa memberikan argumentasi yang tepat maka Partai Demokrat akan mendukung.

“Kami sudah 10 tahun memimpin, kami tahu musabab menaikkan harga minyak, kami hormati keputusan pemerintah,” kata Ruhut.

Sebelumnya, baru 157 dari 560 anggota parlemen yang mendukung pengajuan interpelasi. Pendukung berasal dari partai pro-Prabowo Subianto, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. (*)

Komentar

Komentar

Check Also

Masih Ada Yang Mendukung, MPR Tolak Tuntutan PA 212 Bubarkan BPIP

bidik.co — Banyaknya aspirasi dari masyarakat yang masih mendukung keberadaan BPIP, Wakil Ketua MPR RI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.