BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
Bidik.co – Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mendorong agar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dipercepat dan partai segera merapat ke kubu Jokowi-JK. Elite PPP lain merespon kemungkinan merapatnya Partai Kakbah ke kubu Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu.
Suharso mendasarkan dorongan merapat ke kubu Jokowi-JK bersandar pada titah sang kiai kharismatik, Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair. Menurut Suharso, Maimun sudah menginstruksikan agar PPP mendukung pemerintahan terpilih lewat hasil resmi KPU.
Namun Ketua DPP PPP Arwani Thomafi berpandangan lain.
“Menghormati keputusan KPU dengan tetap tidak mengesampingkan upaya hukum yang memang menjadi ruang konstitusi kita,” jelas Arwani, Senin (4/8/2014).
Kubu Prabowo-Hatta memang sedang memperjuangkan gugatan Perselisihan Sengketa Hasil Pemilihan Umum (PSHU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil gugatan ini direncanakan baru diketok pada 22 Agustus 2014. Maka perjuangan Prabowo-Hatta dalam meraih kemenangan Pilpres 2014 belum berakhir.
“Soal konstitusi kan kita semua sudah sepakat dan hormati itu,” ucap Arwani.
Arwani menjelaskan, titah sang Kyai bukan satu-satunya pegangan dalam menentukan sikap politik. Selain instruksi ulama sepuh, PPP juga harus tunduk kepada konstitusi yang sudah disepakati bersama.
“Untuk merespons wacana atau aspirasi lain, tentu kembali kepada pertimbangan sesepuh dan ulama dan harus merujuk pada mekanisme yang ada,” tandas Arwani.
Sementara itu, berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar PPP, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP Zarkasih Noer mendukung Muktamar digelar tahun ini.
“Iya bagus (Muktamar) tahun ini,” ujar Zarkasih, Senin (4/8/2014).
Bagi Zarkasih, wacana dipercepatnya Muktamar menjadi sebelum akhir tahun ini sebenarnya sudah berkembang saat mukernas yang lalu. Pendapat itu menurut Zarkasih, adalah wajar.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini berpendapat, Ketum Suryadharma Ali sebaiknya legowo menyerahkan muktamar ke DPP PPP. Sebab persoalan yang dihadapinya cukup berat.
“Akan lebih terhormat Pak Surya mempersilakan untuk diadakan muktamar. Karena biasanya kalau sudah di KPK, kan mereka tidak mengenal SP3. Soal benar tidaknya nanti di persidangan,” imbuhnya.
Agenda Muktamar nanti, lanjut dia, adalah menentukan ketua umum PPP yang baru dan sikap politik PPP pasca pilpres.
“Betul bisa begitu, pemilihan ketua umum baru dan sikap politik,” ucapnya.
Dalam AD/ART PPP, Muktamar memang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 2015. Namun konstelasi politik yang berkembang saat ini memunculkan suara-suara di tubuh partai Kakbah itu untuk mempercepat muktamar tahun ini. Bahkan Mukernas III PPP di Cisarua Bogor pada April 2014 lalu menghasilkan 4 poin, salah satunya mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Muktamar yang dipercepat selambat-lambatnya satu bulan setelah Pemilu Presiden 2014.
Tiga poin hasil Mukernas PPP lainnya terkait pemilu, yaitu menerima fatwa islah dari Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubeir, mengamanatkan kepada Majelis Musyawarah Partai secara kolektif kolegial untuk melakukan lobi-lobi politik dalam rangka penjajakan koalisi partai serta penjajakan capres dan cawapres, dan mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Rapimnas selambat-lambatnya Minggu pertama bulan Mei 2014 untuk menetapkan koalisi serta Capres/ Cawapres dari PPP. (ai)
Website & Logo Maker