bidik.co — Kehadiran Pelaksana Langsung Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Emron Pangkapi memenuhi undangan pembukaan Rakernas PDIP di Semarang, Jumat (19/9/2014), oleh Wasekjen PPP kubu Suryadharma Ali menunjukkan keinginan politiknya untuk bergabung dengan Jokowi-Jusuf Kalla.
“Itu terang-terangan mereka mau ke Jokowi,” ujar Sekjen PPP kubu SDA, Syaifullah Tamliha di sela-sela perjalanan ke Palestina, Sabtu (20/9/2014).
Syaifullah mengatakan posisi PPP di Koalisi Merah Putih tidak akan tergoyang dengan kehadiran PPP versi Romi di PDIP. Apalagi menurut Syaifullah, Emron dan Isa sudah dipecat oleh Ketum PPP Suryadharma Ali dari PPP.
“Ternyata susunan DPP PPP Emron Pangkapi ditolak Kemenkum HAM,” ucapnya.
Syaifullah menuding PDIP tengah membangun koalisi paksa dengan melobi parpol di koalisi Merah Putih terkait proses pemilihan pimpinan DPR dan jelang penetapan RUU Pilkada.
“Kecurigaan saya, mereka akan berpindah ke koalisi Jokowi-JK untuk bisa paket Puan Maharani sebagai pimpinan DPR. PDIP ini seperti merasa putus asa. Karena SDA tidak mau kompromi dengan PDIP. Segala cara dilakukan,” cetus Syaifullah.
Dalam pembukaan rakernas PDIP di Semarang, Jumat (19/9/2014) lalu, PPP versi Romahurmuziy hadir, yaitu Emron Pangkapi dan Isa Muhsin.
Sebelumnya Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi menyatakan menghadiri upacara pembukaan Rakernas PDIP IV sudah menjadi tradisi lama yang dilakukan oleh senior politiknya. Kehadiran pada kesempatan kali ini bukan membicarakan koalisi, melainkan menjalankan tugas keorganisasian.
“Saya secara resmi menghadiri upacara pembukaan Rakernas. Secara resmi hari ini mewakili atas nama partai dan sekaligus bersilaturohmi dengan tokoh-tokoh,” terang dia di Semarang, Jum’at (19/9/2014)
Ia mengakui mendapat undangan resmi yang disampaikan langsung ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Kehadiran memenuhi undangan sudah menjadi tradisi lama dan kehormatan bagi partainya.
Ia kembali menegaskan bahwa kehadiran semacam ini pula pernah mengundang partai politik lain saat menggelar hajat Mukernas PPP. Saat itu pula, Megawati menghadiri dalam agenda yang sama.
Dia mengatakan secara khusus hubungan politik dengan PDIP memiliki historis sejak lama. Saat itu, hubungan tokoh Hamza Has menjabat Wakil Presiden pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputeri.
Ditanya kehadirannya sebagai sinyal bergabung dengan koalisi Jokowi-JK dan keluara dari koalisi merah putih, lanjut dia, keputusan politik itu berada dalam keputusan Mukernas atau keputusan mukmatar. Keputusan bersifat nasional harus melalui mekanisme aturan partai.
“Urusan kabinet menjadi hak prerogratif presiden. Maka, seorang Emron tidak punya kewenangan apa-apa,” tukas dia.(ai)