Home / Politik / Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres

Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres

bidik.co — Capres Prabowo Subianto menggelar jumpa pers setelah mengadakan rapat dengan tim pemenangannya di Rumah Polonia. Secara mengejutkan, dia menolak pelaksanaan Pilpres 2014 karena dinilainya banyak kecurangan dan tidak demokratis.

Prabowo berpidato sambil berdiri. Sejumlah politisi pendukungnya berdiri di belakangnya antara lain MS Kaban, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Suryadharma Ali, Sekjen PAN Kurniawan, dan Mahfud Md, dll. Hatta Rajasa yang sejak rapat digelar tidak muncul, juga tidak terlihat hingga pidato Prabowo berakhir.

Berikut pidato Prabowo yang disampaikan dengan nada berapi-api di Rumah Polonia, Jl Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014) pukul 14.00 WIB:

Baru saja kami dari pimpinan Koalisi Merah Putih melaksanakan suatu tinjauan terhadap perkembangan situasi yang dihadapi negara dan bangsa kita. Terutama tentang hasil pelaksanaan Pilpres 2014.

Saudara-saudara sekalian, kami Koalisi Merah Putih mengikuti langkah-langkah dalam rangka menjalani demokrasi dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, dengan penuh niat menghormati kedaulatan rakyat yaitu menghormati bahwa rakyat Indonesialah yang harus memiliki kekuasaan dan menentukan nasibnya sendiri.

Kita yang di belakang saya adalah pejuang-pejuang demokrasi. Hampir semua pemimpin politik di belakang saya dulu ikut demonstrasi, ikut mempertaruhkan nyawa untuk demokrasi. Saya walaupun di TNI, saya termasuk perwira muda yang mendorong terbentuknya demokrasi. Dari sejak saya usia muda, saya dan rekan saya mempertaruhkan jiwa dan raga demi kepentingan rakyat bangsa Indonesia. Kalau kita hanya mencari hidup enak dan hidup nyaman saya kira kami tidak perlu lagi berjuang di bidang politik.

Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan. Dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, adil, bersih. Kalau di TPS yang berhak memilih 300 orang, sedangkan yang datang 800 orang, itu berarti tidak jujur, tidak adil, dan tidak bersih. Kalau ada pejabat yang mencoblos puluhan dan ratusan surat suara itu tidak demokratis.
Tim hukum kami, saksi kami, dari belasan provinsi, telah melaporkan kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Dari Papua saja, ada 14 kabupaten yang tidak pernah melaksanakan pencoblosan apapun.

Di DKI ada 5.800 TPS yang oleh Bawaslu sudah direkomendasikan untuk pemilu ulang tapi tidak digubris KPU. Di Jatim, demikian juga, 6 kabupaten direkomendasikan.

Saudara-saudara sekalian, dengan demikian, kami capres cawapres Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, mengambil sikap tentang rekapitulasi suara KPU.

Izinkan saya menyampaikan apa yang telah menjadi hasil rapat Timkamnas prabowo-hatta terhadap pelaksanaan Pilpres 2014. Mencermati proses pelaksanaan pilpres yang diselenggarakan oleh KPU, kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014 sehingga hilang hak-hak demokrasi rakyat Indonesia. Antara lain:

1. Proses pilpres 2014 yang dilaksanakan KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah di Tanah Air, diabaikan KPU.

3. Ditemukan sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu oleh penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu. Hingga pemilu jadi tidak jujur dan tidak adil.
4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah segala keluhan dari tim Prabowo-Hatta merupakan sengketa yang harus diselesaikan oleh MK, padahal sumber masalahnya ada dalam internal KPU.

5. Telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis pada pelaksanaan pemilu 2014.

Atas pertimbangan di atas, maka kami capres cawapres Prabowo-Hatta sebagai pengemban suara dari rakyat sesuai pasal 1,2,3 UUD 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelasanaan pilpres yang cacat hukum.

Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan.

Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, kami minta untuk tetap tenang karena yakinlah kami tidak akan diam dan membuat hak demokrasi kami tercerderai.

Dengan demikian kami juga menginstruksikan kepada saksi-saksi Prabowo-Hatta di KPU untuk tidak melanjutkan proses tersebut. Kami menambahkan bahwa kami tetap meminta pendukung kami agar selalu tenang, akan berjuang di atas landasan konstitusi, hukum, di atas asas, tidak menggunakan kekerasan apa pun.

Kita yakin yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Kami yakin Allah, Tuhan YME berada di pihak yang benar. Dalam kehidupan berbangsa ada kalanya kita harus bersikap manakala kita melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakjujuran, perampokan hak-hak warga negara, pemerkosaan terhadap hak-hak konstitusi warga negara Indonesia. Kita harus mengambil sikap. Pilihannya jelas, kami memilih membela kebenaran.
Kami tetap menggarisbawahi seluruh pendukung kami tetap rapat dalam barisan, tenang, dan jangan terpancing menggunakan hal-hal yang tidak di atas damai. Kita hanya akan menggunakan cara-cara damai untuk memperjuangkan hak rakyat kita.

Jakarta 22 Juli 2014
Atas nama capres-cawapres nomor urut 1

ttd

Prabowo Subianto

Komentar

Komentar

Check Also

Nuroji: Pilkada Harus Jadi Ajang Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Bidik.co— Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 bakal digelar pada November 2024. Pilkada yang terdiri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.