bidik.co – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menilai rekonsiliasi antara kedua capres dan cawapres paska Pilpres boleh dilakukan. Bagi Jimly, rekonsiliasi justru akan berdampak positif bagi proses pendidikan politik di Indonesia. Namun, menurut dia, rekonsiliasi dua calon presiden pada pemilu presiden lalu itu tak perlu dipaksakan.
“Tak usah dipaksakan. Biar terjadi secara alamiah,” kata Jimly di Pesantren Al Hikam, Beji, Depok, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2014).
Sebabnya, Jimly melanjutkan, sebelum tahun ini, Indonesia belum punya pengalaman menjalani pemilu presiden dengan hanya dua pasangan calon dan membelah elemen bangsa menjadi dua kubu yang mendukung pasangan masing-masing.
“Kalau di Amerika Serikat, kan, sudah 2,5 abad, sudah biasa. Calon presidennya selalu dua,” ujar Jimly. “Jadi biar saja kita nikmati dulu. Tidak usah tegang dan alamiah saja.”
Menurut Jimly, rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Prabowo memang semestinya dilakukan secepatnya. Namun, kata dia, tak salah juga jika rekonsiliasi terjadi dalam waktu yang lama. “Bisa juga selama lima tahun dengan sendirinya nanti akan ada rekonsiliasi,” ucapnya.
Namun demikian, juru bicara Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto -Hatta Rajasa, Andre Rosiade, menegaskan, rekonsiliasi antara kedua capres dan cawapes tidak perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan pihaknya sudah mengakui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak ada permasalahan antara Prabowo dan pasangan calon nomor urut dua itu.
“Yang jelas dari kami sudah mengakui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), lagian untuk apa rekonsiliasi? karena Pak Prabowo sendiri tidak punya masalah dengan Pak Jokowi,” ujar Andre, Sabtu (30/8/2014) malam.
Meski demikian, kata Andre, bukan berarti pihaknya akan menutup pintu terhadap Presiden RI terpilih, Joko Widodo (Jokowi) untuk duduk bersama dengan Prabowo Subianto guna membicarakan kepentingan bangsa dan negara.
Di mata Jokowi, beber Andre, Prabowo bukanlah orang yang baru dikenalnya. Dalam bursa pemilihan gubernur DKI Jakarta 2 tahun silam, Prabowo memiliki peran penting di belakang Jokowi.
“Harusnya Pak Jokowi masih tahu cara menghubungi Pak Prabowo karena bagaimanapun Pak Prabowo sangat berjasa, sehingga Jokowi jadi gubernur (DKI Jakarta) atas dukungannya. Itu sejarah yang enggak bisa dihapus,” tutup Andre. (if)