Home / Politik / Soal Menteri PKB Menentang, Hanura Tak Ingin Dikte Jokowi

Soal Menteri PKB Menentang, Hanura Tak Ingin Dikte Jokowi

bidik.co — Keinginan Jokowi agar menteri melepas jabatan di parpol ditentang PKB. PKB beralasan di negara maju pun ada menteri yang merangkap jabatan di parpol. Sementara partai koalisi lain, seperti Hanura memahami sepenuhnya komitmen awal koalisi tanpa syarat.

PKB sejak awal memang bersikeras menolak keinginan Jokowi agar menteri harus melepas jabatan di parpol. PKB beralasan di negara maju pun ada menteri yang merangkap jabatan di parpol, jadi tidak boleh mendikotomikan menteri dari parpol dan non parpol.

“Jadi jangan ada dikotomi antara anggota partai dan non partai karena yang penting punya integeritas dan punya kualifikasi,” kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014).

PKB memang telah menyebut sejumlah kandidat menteri. Antara lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Waketum Rusdi Kirana, dan Sekjen Imam Nahrawi.

Sementara itu Ketua DPP Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi menjelaskan bahwa pendukung koalisi Pilpres dalam fatsun politik selalu mendapatkan posisi prioritas.

“Ya kalau fatsun politiknya memang di mana pun dan periode kapan pun setiap parpol pendukung koalisi Pilpres itu selalu mendapatkan posisi prioritas untuk masuk kabinet sebelum kalangan lainnya, kalau fatsun politik memang demikian,” kata Ketua DPP Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, Senin (11/8/2014).

Namun di Pilpres 2014 ini koalisi yang dibangun Jokowi tanpa kontrak politik transaksional. Jadi partai koalisi pendukung Jokowi harusnya memasrahkan pemilihan menteri ke Jokowi.

“Seluruh partai politik pendukung Jokowi-JK ya harus ikhlas dengan keputusan politik Jokowi-JK untuk memilih menteri-menteri kabinetnya serta ketentuan-ketentuan yang diberlakukan Jokowi-JK terhadap menteri-menterinya yang berasal dari parpol,” kata Yuddy.

Yuddy mengingatkan semua parpol pendukung Jokowi-JK yakni NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI sudah sepakat tak ada koalisi pragmatis dan transaksional. “Kita mesti ikhlas Pak Jokowi memilih siapa dan akan memberlakukan syarat seperti apa kepada kader-kader yang mungkin akan diambil dari parpol mereka. Kita tidak bisa menuntut terlalu banyak karena kita sepakat koalisi tanpa syarat,” katannya.

Kalau nantinya diputuskan setiap menteri harus mundur dari parpol maka kader partai koalisi yang ditunjuk jadi menteri harus siap kehilangan posisinya di parpol asal. “Kebijakan pada akhirnya ada di tangan Jokowi-JK dan parpol harus bisa menerima itu. Kami di Hanura mendukung saja dan selebihnya ikhlas. Kalau PKB berbeda ya kita hormati,” pungkasnya. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Masih Ada Yang Mendukung, MPR Tolak Tuntutan PA 212 Bubarkan BPIP

bidik.co — Banyaknya aspirasi dari masyarakat yang masih mendukung keberadaan BPIP, Wakil Ketua MPR RI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.