Home / Politik / Survei Poltracking Unggulkan Jokowi, PDIP Anggap Metodologinya Ngawur

Survei Poltracking Unggulkan Jokowi, PDIP Anggap Metodologinya Ngawur

bidik.co — Hasil lembaga survei Poltracking Indonesia dengan tema ‘Menyongsong Kongres PDI Perjuangan: Regenerasi atau Degenerasi?’ yang dirilis kemarin, Minggu (22/3/2015) dinilai aneh.

Penilaian itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDIP sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tb Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (23/3/2015).

Menurutnya, aneh, lantaran survei tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam menentukan respondennya. Metodologinya ngawur. Sebagai contoh, kata Tb Hasanuddin, untuk mengetahui bagaimana tingkat pelayanan PT Kereta Api, agar valid dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan, maka respondennya adalah pelanggan atau penumpang Kereta Api, bukan penumpang Pesawat yang tidak pernah naik Kereta Api.

Maka, jelas Tb Hasanuddin, untuk mengetahui siapa yang didukung oleh kader PDIP untuk menjadi ketua umumnya periode 2015-2020 di Kongres PDIP ke-IV di Bali pada April nanti, mestinya respondennya adalah kader partai dan bukan pakar. Karena pakar-pakar itu tidak mewakili kader PDIP.

“Karena tak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku maka hasilnya tidak valid dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Saya mencurigai survei ini adalah survei pesanan untuk memecah belah kader PDIP menjelang kongresnya bulan depan,” ujar Tb Hasanuddin.

Jelas dia, pemilihan para pimpinan di PDIP mulai dari ketua anak ranting, ketua ranting (tingkat desa), ketua PAC, DPC, DPD sampai ketum DPP dijaring dan dimulai dari usulan yang paling bawah, setiap kader boleh mengusulkan calon pemimpinnya. Dan sampai saat ini Megawati Soekarnoputri telah diusulkan kembali menjadi ketua umum masa bakti 2015-2020 oleh setiap kader mulai dari tingkat ranting hingga DPD seluruh Indonesia, secara aklamasi melalui Musancab, Konfercab dan Konferda.

“Jadi survei itu aneh, dan saya yakin kader PDIP tak akan terpancing,” tukas Tb Hasanuddin, yang juga mantan Sekretaris Militer ini.

Seperti diketahui, lembaga survei Poltracking Indonesia pimpinan Hanta Yuda, Minggu (22/3/2015) merilis, Presiden Joko Widodo adalah calon ketua umum PDIP yang paling dijagokan, sementara Megawati Soekarnoputri paling tidak direkomendasikan.

Survei itu dilakukan pada Desember 2014 hingga Februari 2015, menggunakan metode uji kelayakan figur melalui tiga tingkatan penyaringan, yaitu meta analisis (analisis pemberitaan media, hasil survei, dan dokumentasi studi yang relevan), focus group discussion, serta penilaian kapabilitas dan akseptabilitas oleh pakar dan opinion leaders, dengan jumlah juri penilai sebanyak 200 pakar.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, sesuai dengan hasil rata-rata 10 aspek yang telah dielaborasi, Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Pramono Anung dan Maruarar Sirait memiliki nilai rata-rata di atas 7 persen.

Demikian disampaikan Hanta dalam pemaparan survei Poltracking Indonesia ‘Menyongsong Kongres PDI Perjuangan: Regenerasi atau Degenerasi?’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/3/2015).

Berikut hasil lengkapnya berurutan; Joko Widodo 7,68 persen; Ganjar Pranowo 7,41 persen; Pramono Anung 7,35 persen; Maruarar Sirait 7,03 persen; Tjahjo Kumolo 6,6 persen; Hasto Kristianto 6,52 persen; Megawati Soekarnoputri 6,44 persen; Prananda Prabowo 5,93 persen; dan Puan Maharani 5,74 persen.

10 aspek yang dinilai dari 9 tokoh PDIP ini adalah integritas, kompetensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, komunikasi elite, komunikasi publik, akseptabilitas publik, pengalaman dan prestasi kepemimpinan, kemampuan memimpin organisasi kepartaian, kemampuan memimpin koalisi partai politik di pemerintahan, serta kemampuan memimpin pemerintahan dan negara.

Survei ini dilakukan selama Desember 2014 – Februari 2015, menggunakan metode uji kelayakan figur melalui tiga tingkatan penyaringan, yaitu meta analisis (analisis pemberitaan media, hasil survei, dan dokumentasi studi yang relevan), focus group discussion, serta penilaian kapabilitas dan akseptabilitas oleh pakar dan opinion leaders, dengan jumlah juri penilai sebanyak 200 figur yang terdiri dari pakar ilmu politik, analis politik, pakar hukum, tokoh masyarakat, praktisi dan pemerintahan. (*)

Komentar

Komentar

Check Also

Masih Ada Yang Mendukung, MPR Tolak Tuntutan PA 212 Bubarkan BPIP

bidik.co — Banyaknya aspirasi dari masyarakat yang masih mendukung keberadaan BPIP, Wakil Ketua MPR RI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.