BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Sempat pesimistis DPRD bakal menerbitkan peraturan daerah (perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kini menjadi optimistis. Keyakinan itu ditunjukkan Basuki seusai memberi password e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
Pemberian password itu diyakini Basuki dapat mengembalikan fungsi pengawasan oleh DPRD kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. “Setiap proses (pembahasan anggaran) pasti keluar perda, ya,” kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).
Selain Basuki, Prasetio juga optimistis mampu mengomunikasikan teman-temannya sesama anggota Dewan untuk menerbitkan perda APBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun. Bahkan, ia juga memastikan proses input program ke dalam e-budgeting yang dilakukan SKPD berjalan lancar dan segera mengirim dokumen RAPBD ke Kementerian Dalam Negeri. “Perda ya, saya optimis perda ya. APBD harus disahkan untuk masyarakat DKI Jakarta,” kata Prasetio.
Ia menjanjikan pihaknya dapat menerbitkan perda, Jumat (20/3/2015) esok, dan langsung dikirim ke Kemendagri sehingga proses pembangunan tidak lagi terhambat karena permasalahan APBD ini. “Kami yakinkan besok terbitkan perda. Saya rasa dengan hati dan nawaitu (niat) yang baik, saya bisa, mampu,” kata Prasetio.
Sementara itu saat pejabat DKI melakukan input e-budgeting di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, sebagian anggota Badan Anggaran DPRD DKI datang bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat. Mereka menyatakan mendukung penggunaan e-budgeting dalam APBD 2015. Namun, masih ada anggota Banggar DPRD yang tidak setuju. Dia adalah Prabowo Soenirman.
Mereka yang datang meninjau adalah James Arifin dari Fraksi Partai Nasdem, Maruara Siahaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Pandapotan Sinaga dari Fraksi PDIP, Tandanan Daulay dari Fraksi Partai Golkar, dan Ashraf Ali dari Partai Golkar. Mereka selalu ada saat menghadiri rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak kemarin. Akan tetapi, mereka tidak terlalu vokal.
Beberapa anggota Banggar yang vokal dalam rapat seperti Prabowo Soenirman dari Fraksi Partai Gerindra, Tubagus Arif dari Fraksi PKS, Rois Handayana dari Fraksi PKS, dan juga Maman Firmansyah dari Farksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak terlihat hadir.
“Semua anggota dewan tidak ada yang hadir di Ruang Pola, kecuali yang badannya gede itu. Artinya ada apa nih? Kemarin yang kita bahas item dari Kemendagri yang banyak kata-kata dilarang,” ujar Prabowo yang berasal dari Fraksi Gerindra, Kamis (19/3/2015).
Anggota DPRD yang hadir dalam pembukaan input e-budgeting adalah Bestari Barus dari Fraksi Partai Nasdem. Bestari juga memiliki postur tubuh yang besar, seperti yang dikatakan Prabowo.
Menurut Prabowo, seharusnya, Pemprov DKI menghilangkan kegiatan itu dan mengusulkan kegiatan baru dalam rapat pembahasan kemarin. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi. Prabowo mengatakan, tidak ada yang dibahas antara Pemprov DKI dan DPRD sejak kemarin. “Kenapa kita engga hadir? Karena engga ada yang kita bahas. Tidak ada data yang diberikan kepada kita,” ujar Prabowo.
Mengenai sikap Ketua DPRD DKI yang juga Ketua Banggar, Prasetio Edi Marsudi, yang menyatakan sepakat mengeluarkan Perda APBD 2015, dianggap Prabowo tidak mewakili seluruh anggota dewan. Prabowo mengatakan, Prasetio tidak dapat memutuskan apa yang diinginkan anggota dewan.
Menurut Prabowo, sesungguhnya mayoritas anggota dewan lebih menyetujui pergub daripada perda. “Kalau lihat jumlah temen-temen itu lebih banyak yang setuju pergub,” ujar Prabowo.
Untuk diketahui, Prasetio telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam pertemuan itu, Prasetio dan Basuki berdamai. Bahkan, Prasetio telah diberikan password sistem e-budgeting.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersilahkan warga Ibu Kota untuk mengirim surat kepadanya terkait dana siluman Rp 12,1 triliun.
Menurut Ahok, meskipun Kementerian Dalam Negeri memberi waktu tujuh hari untuk melakukan pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD DKI, usulan dana siluman tidak akan bisa disepakati.
Pasalnya, pengadaan beberapa item belanja seperti mesin scanner hingga Rp3 miliar, alat fitness untuk satu sekolah Rp 2 miliar sampai Rp3 miliar dan sistem manajemen elektronik sekolah Rp5 miliar, tidaklah masuk akal.
Oleh karena itu, paparnya, bila memang warga setuju dengan usulan tersebut, silakan mengirim surat kepadanya. “Kalau orang Jakarta setuju, bikin surat sini deh,” ujar Ahok, Kamis (12/3/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu akan lebih memilih diberhentikan dari posisi Gubernur DKI daripada menyetujui hal yang merupakan pemborosan anggaran kendati warga menyetujuinya untuk dibelanjakan.
Dia menganggap usulan pengadaan item-item tersebut tak sepantasnya diterima dan mendapat alokasi anggaran. Kalau pun perlu, kemungkinan harga barang per unitnya tidak mungkin setinggi itu.
“Seandainya seluruh orang Jakarta tandatangan bilang kami dukung DPRD, kami beli sistem elektronik manajemen sekolah Rp 5 miliar. Menurut saya nggak masuk akal. Saya lebih baik dipecat deh dari pada tanda tangan sesuatu yang nggak masuk akal,” katanya.
Seperti diketahui, Kemendagri telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri atas evaluasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2015.
Pihak Pemprov DKI dan DPRD DKI memiliki waktu membahas hasil evaluasi selama tujuh hari. Bila pada waktu yang ditentukan kesepakatan belum tercipta, Gubernur DKI akan menerbitkan Peraturan Gubernur yang menyatakan DKI menggunakan pagu APBD Perubahan 2014 atas izin Kemendagri.
Penerbitan Pergub ini akan menyebabkan pagu tahun ini yang senilai Rp73,08 triliun akan disesuaikan dengan pagu APBDP 2014 yakni Rp72,9 triliun. (*)
Website & Logo Maker