BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berbagi cerita seputar ‘dana siluman’ yang sudah menjadi langganan di APBD. Ahok menyebut hampir setiap tahunnya, selalu muncul angka-angka yang tidak pernah ada sebelumnya dalam pembahasan dengan DPRD.
“Jadi SKPD nggak mau masukin ke e-budgeting, kalau 2015 saya ngotot kalau kamu nggak mau e-budgeting saya pecat. Saya sabar menunggu, 2013 ketemu 2014 masih ada anggaran siluman seperti ini,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).
Ahok menyesalkan ‘munculnya’ anggaran untuk membeli perangkat UPS (Uninterrupted Power Supply) yang mencapai ratusan miliar pada 2014 lalu. Dewan menurut Ahok saat itu memang bisa bebas mengubah angka dengan cara menitipkan ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
“Dia titipin ke SKPD. Itu yang saya bilang. Sekarang 2015 (dewan) masukkin sendiri kan berarti ini pokir (pokok pikiran) yang dimaksud mereka. Ya sudah nggak apa-apa. Saya yakin di Jakarta masih banyak orang yang tidak rela uangnya dibeginiin coba,” sebutnya.
“Kalau saya melanggar UU lewat draft (APBD) silakan pecat saya, saya tidak apa-apa. Daripada kejadian 2014 (terulang lagi), ngarepin tanda tangan mereka terus mereka ganti. Ini kan tidak ada di kami tadinya, dia ganti. Kalau saya harus melanggar UU demi membela uang rakyat, saya rela dipecat kok,” lanjut Ahok.
Ahok juga menceritakan dirinya sempat berdebat dengan legislatif pada saat penyusunan draft APBD 2015 di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Hal ini dikarenakan eksekutif melihat adanya upaya memainkan nilai anggaran.
Tentu saja mereka menolak angka yang diajukan DPRD saat itu untuk diteruskan pada mitra SKPD. Namun rupanya dewan memiliki cara lain untuk tetap memuluskan proyek.
“Ada debat, kan kita sudah tolak. Makanya mereka pintar begitu paripurna, dia print out keluar (APBD) versi dia, boleh nggak anggota DPRD nge-print sendiri? Kalau dulu dia titip ke SKPD. Oknum SKPD juga main,” sebutnya.
Tak mau kecolongan lagi seperti yang sudah-sudah, Ahok pun mulai menerapkan sistem Ahok pun akhirnya menerapkan sistem e-budgeting untuk APBD 2015. Tujuannya untuk mengamankan anggaran dari permainan oknum legislatif yang ingin menitipkan ‘dana siluman’.
“Sekarang oknum SKPD nggak bisa main lagi karena saya kunci di e-budgeting. Tanpa password saya, Anda tidak bisa masuk sembarangan, kalau sampai terlanjur masuk pun saya bisa ngunci. Nah, itu yang diributin,” lanjut mantan Bupati Belitung Timur ini.
“Saya sudah ngancam SKPD siapapun yang masukan sesuai dengan keinginan oknum-oknum yang nggak masuk akal seperti ini akan saya pecat, itu yang terjadi. Kalau bicara jujur, DPRD baik-bicara sama saya kok asalkan saya mau masukin Rp 12,1 triliun, itu aja,” terangnya.
Tak serta merta APBD 2015 bebas dari kehadiran ‘dana siluman’. Setelah disahkan melalui paripurna, rupanya oknum masih berupaya memasukkan anggaran ‘terselubung’ dalam jumlah besar.
Mendapati itu, Ahok marah bukan main. Dia pun mencoret pengajuan dewan dan mengembalikan ke mereka. Ahok memilih untuk mengirim berkas APBD 2015 versi paripurna yang sudah mereka setujui.
“(APBD yang saya kirim ke Kemendagri) nggak ada beli UPS. Itu versi yang kita bahas. Cuma kan dia paksa mesti (APBD buatan mereka yang dibubuhi) tanda tangannya. Saya merasa dua, tiga tahun (terakhir) kalau ada tanda tangan dia ubah (lagi struktur anggaran) kayak begini. Ini kan bukti tahun 2014 begitu nggak ada e-budgeting, tiba-tiba muncul,” tutupnya.
Berkaitan dengan upaya dewan sepakat ajukan hak angket melalui sidang paripurna yang digelar hari ini, Ahok mengaku dirinya tidak memiliki masalah ataupun sentimen pribadi terhadap dewan Kebon Sirih itu. Terlebih jika dia mau menuruti keinginan legislatif untuk menyelipkan Rp 12,1 triliun ke dalam anggaran.
“Sebetulnya saya dan DPRD nggak ada masalah kok selama saya mau terima Rp 12,1 triliun dimasukkan ke dalam APBD. Nggak ada yang mau ribut sama saya pasti. Cuma hati nurani saya nggak enak. Ini Rp 12,1 triliun banyak loh,” ujar Ahok.
“Semua pemakaian anggaran harus bisa dibaca sama orang, itu yang mau saya bangun. Kalau soal pembelian barang nggak sesuai ya sampai kiamat nggak ketemu sama mereka,” lanjutnya.
Dia pun berhitung-hitung andaikata anggaran sebesar itu digunakan untuk membangun rusunawa (rumah susun sewa) bagi warga Ibu Kota yang kurang mampu. Menurut Ahok, dengan Rp 12 triliun dirinya bisa membangun sekitar 60 ribu unit rusunawa dengan desain yang mewah.
Namun apa daya, legislatif rupanya lebih memilih mengalokasikan dana itu untuk membeli perangkat UPS (Uninterruptible Power Supply) dan barang-barang lain yang tidak perlu.
“Kalau kita bangun rusun satu unit pakai Rp 200 juta sudah mewah nih. Anda kalau Rp 2 triliun bisa bangun 10 ribu unit. Kalau Rp 12 triliun kali 6 berarti 60 ribu unit. Saya ngarapin bangun 60 ribu unit buat rusun saja, duitnya nggak ada katanya,” sebutnya.Next
“Coba lihat nih masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kan kasihan sudah banyak penyakit terus banjir. Kalau kita kasih rusun yang baik, kasih tempat usaha, terus ada rumah sakit dan KJP buat anaknya kan hidup jadi lebih baik. Sekarang mereka sewa mahal sekali. Eh itu malah dipakai buat beli UPS nggak karuan. Saya kira orang DKI bisa nilai lah,” sambung Ahok.
Ahok enggan memusingkan hak angket yang tengah ditujukan padanya. Dia bahkan mengatakan rela diturunkan dari DKI 1 agar dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun itu tidak masuk ke dalam APBD.
“Saya rela berhenti pun asal Rp 12,1 triliun tidak masuk ke APBD. Bagi saya itu pencurian tidak pantas, kita butuh rusun lebih banyak, masih banyak orang susah. 48 Persen sekolah di DKI buruk bangunannya,” kata Ahok.
“Saya nggak mau berpolemik. Saya selalu percaya kalau mau berantas korupsi harus transparan. Saya pikir nggak usah pusingin lah. Saya konsentrasi kerja saja supaya bisa beres. Nanti orang Jakarta bisa tahu kok mana yang benar mana yang nggak, mana yang berpihak pada rakyat mana yang nggak,” pungkasnya. (*)
Website & Logo Maker