Home / Politik / Wasekjen Partai Demokrat Sayangkan Aktivitas “Gerilya” Tim Transisi

Wasekjen Partai Demokrat Sayangkan Aktivitas “Gerilya” Tim Transisi

bidik.co – Wasekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan menegaskan kelakuan Tim Transisi presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) yang bergerilya ke sejumlah pejabat dan lembaga negara sangat disayangkan.

Di mana, tindakan Tim Transisi itu dinilai tidak mencerminkan hasil pertemuan antara Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Nusa Dua, Bali.

Sehingga, wajar kalau SBY merasa dilangkahi selaku presiden yang masih memiliki kewenangan memimpin jalannya pemerintahan hingga Oktober mendatang, dan menegaskan agar Tim Transisi yang ingin berkordinasi dengan jajarannya harus melayangkan surat izin terlebih dulu.

“(Tim Transisi) Ini tidak mencerminkan kesepahaman Pak SBY dan Jokowi yang lalu. Makanya dalam hal ini Pak Jokowi agar menertibkan internal dari Tim Transisi ini. Dan supaya disterilkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan itu,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Sehingga, kendati sebagai presiden terpilih yang bakal memimpin pemerintahan periode mendatang bukan serta merta bisa memanggil calon pejabat seenaknya, karena menurutnya semua itu ada etika dan aturannya.

Terlebih, pemerintahan saat ini kata dia, masih menjadi tanggung jawab SBY. Sehingga SBY mengeluarkan surat perintah bagi siapapun yang ingin melakukan komunikasi dengan jajarannya harus berkoordinasi lebih dulu kepada Menteri Koordinator (Menko).

“Jadi ada aturannya jangan sampai jadi berantakan,” tukasnya.

Ramadhan menambahkan, masyarakat juga perlu memahami, jika pertemuan SBY dan Jokowi jangan ditafsirkan bahwa Tim Transisi masuk pemerintahan, tetapi yang dimaksud di sini menurutnya adalah pemerintahan SBY bisa menyampaikan informasi tentang program-program yang kini dijalankan, dan apa saja yang belum dijalankan pemerintah.

“Kenapa belum, apa yang perlu dipertajam, jadi ada persambungan di situ,” sebut Ramadhan.

Dia menambahkan, perlu diingatkan pula jika SBY masih memiliki kewenangan terhadap pemerintahannya hingga presiden terpilih mendatang dilantik sehingga kalau ada kekeliruan, kejanggalan hingga kesalahan yang bakal menanggung adalah SBY.

“Saya kira adanya surat edaran yang diberikan Pak Dipo, beliau melihat ada yang enggak benar dan harus diingatkan begitu. Saya kira itu mengingatkan seluruh pihak bahwa presiden kita masih SBY sampai tanggal 20 Oktober itu kita harus hormati, jangan sampai masyarakat persepsinya bisa kabur bahwa ini pemerintahan bersama, ini kan konsepsinya bisa kacau,” pungkasnya.

Komentar

Komentar

Check Also

Masih Ada Yang Mendukung, MPR Tolak Tuntutan PA 212 Bubarkan BPIP

bidik.co — Banyaknya aspirasi dari masyarakat yang masih mendukung keberadaan BPIP, Wakil Ketua MPR RI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.