Home / Politik / Yeni Wahid Tolak Pilkada Lewat DPRD

Yeni Wahid Tolak Pilkada Lewat DPRD

bidik.com — Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau biasa disapa Yenny Wahid, putri mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menolak tegas Pilkada melalui DPRD. Meski menolak Pilkada via DPRD, Yenny mengatakan, Pilkada langsung juga tak boleh boros anggaran.

“Menurut saya, Pilkada yang dilakukan oleh DPRD tidak tepat, saya menolak. Intinya harus penghematan anggaran, efisiensi anggaran dan anggaran tepat guna dan tidak ada pemborosan lagi. Strateginya gimana? Kita serahkan ke pak Jokowi-JK,” kata Yenny di Bunderan HI, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2014).

Menurut Yenny, Jokowi harus memiliki strategi agar Pilkada langsung digelar secara efisien dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Selain itu, Yenny menegaskan tak ada masalah dengan 34 kementerian yang bakal dibentuk Jokowi. Yang terpenting, tujuan untuk menyejahterakan bangsa Indonesia bisa tercapai.

“Untuk kabinet yang berjumlah 34, mau kurang mau apa terserah aja yang penting tujuan utamanya tercapai,” katanya.

Sebelumnya Barisan Kader Gus Dur (BGD) menilai, pembahasan RUU Pilkada yang pelaksanaannya akan diambil-alih oleh DPRD, hal itu sebagai langkah mundur bangsa Indonesia, karena rakyat sudah berjuang berdarah-darah melalui perjuangan reformasi 16 tahun silam itu, kini akan dikembalikan kepada elit politik di daerah.

“Jadi, BGD menolak rencana DPR RI yang sedang membahas RUU Pilkada tersebut untuk disahkan. Karena itu, kalau itu dipaksakan, maka BGD bersama rakyat akan melakukan judicial revew-menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Sekjen Presidium Pusat BGD Pasangharo Rajagukguk pada wartawan di Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Menurut Pasangharo, yang juga Ketua DPP PKBIB pimpinan Yenny Wahid itu, bahwa yang perlu diperbaiki adalah membuat suatu aturan yang lebih ketat dalam proses seleksi atau rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik, agar tidak hanya dikuasai pemilik modal dan terjadi transasksional politik. “Proses rekrutmen di partai harus diperbaiki,” ujarnya.

Dengan rekrutmen yang transparan dan bias dipertanggungjawabkan kepada rakyat kata Pasangharo, maka calon pemimpin yang lahir tentu adalah orang-orang yang mempunyai integritas, karakter, etika, jejak rekam yang baik, bersih, dan berkualitas tinggi.

“Maka yang harus diutamakan adalah proses rekrutmen. Selain itu, kalau Pilkada dipilih oleh DPRD, akan menimbulkan oligarki politik kekuasaan baru, sehingga dengan tegas BGD menolak,” pungkasnya. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Masih Ada Yang Mendukung, MPR Tolak Tuntutan PA 212 Bubarkan BPIP

bidik.co — Banyaknya aspirasi dari masyarakat yang masih mendukung keberadaan BPIP, Wakil Ketua MPR RI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.