BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
Bidik.co — Pemerintah Indonesia berencana mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi pada tahun 2025 ini, disertai klaim bahwa Arab Saudi membuka kuota untuk 600.000 pekerja Indonesia dengan jaminan gaji lebih dari Rp6,5 juta untuk setiap pekerja. Melalui pencabutan moratorium ini, Pemerintah Indonesia bisa meraup Rp31 triliun dari remitansi.
Terhadap ekspektasi rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI yang salah satunya membidangi ketenagakerjaan, Sri Meliyana meminta pembukaan moratorium pekerja migran Indonesia di Arab Saudi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pekerja.
“Presiden membuka moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi, saya kira sudah dengan segala analisa dan pemikiran yang mendalam. Tadi banyak usulan tentang pelatihan, tentang apa saja yang terkait peningkat kemampuan pekerja migran Indonesia harus diadakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja kita. Hal itulah yang menjadi dasar kuat kita untuk membuka moratorium tenaga kerja kita,” tutur Sri Meliyana dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dengan menghadirkan Sekjen Kemnaker RI, Atase Ketenagakerjaan KBRI di Riyadh, & Staf Teknis Ketenagakerjaan KJRI di Jeddah, Arab Saudi, di Senayan, Senin 28 April 2025.
Dalam hal ini, Sri Meliyana merasa optimis bahwa metamorfose Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) akan mampu mengelola pekerja migran Indonesia, yang mampu mengatur segala sesuatu secara runut, jelas, kemudian meletakkan stakeholder yang harus bertanggung jawab pada tempatnya, sehingga terlihat siapa bertanggung jawab tehadap apa.
“Baru saya rasakan BP2MI bertransformasi menjadi kementerian, yang seharusnya memang mengatur segala sesuatu yang runut, jelas, meletakkan stakeholder yang harus bertanggung jawab pada tempatnya, sehingga kami mulai melek siapa bertanggung jawab tehadap apa. Walaupun dalam pembicaraan kita sore ini masih begitu banyak dan crowded-nya pekerja migran kita pada masa lalu. Yang saya harapkan rapat kita kali ini lepas dari perangkap masa lalu. Kita akan bergerak ke depan!” tegas Sri Meliyana optimis.
Selanjutnya, politisi Partai Gerindra ini mengingatkan bahwa koordinasi dengan pihak-pihak terkait akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pekerja migran Indonesia. “Koordinasikan antarkementerian, antara pihak-pihak, sehingga kita harapkan keberangkatan pekerja migran kita itu legal, terlindungi baik keberangkatan sampai di tempat kerja dan pulang kembali ke tanah air. Tentu saja saya sangat mengapresiasi, dan tentu saja saya tunggu apakah benar rencana baik kita ini bisa kita lakukan bersama, sehingga outputnya sama seperti yang kita bayangkan,” harapnya.
Mengenai anggaran, Sri Meliyanan meyakini bahwa pendanaan akan berjalan dengan baik jika cara kerja yang ditunjukkan oleh kementerian atau lembaga baik pula. Karena bagaimanapun juga, anggaran akan mendapatkan persetujuan jika cara kerjanya baik.
“Kalau tadi dibicarakan terkait dengan anggaran, saya kira jika cara kerja yang dilakukan baik maka akan diikuti oleh sumber pendanaan yang bersesuaian. Kalau belum tahu cara kerjanya seperti apa, tentu tidak bisa menganggarkan apa-apa. Mudah-mudahan rencana hari ini menjadi pintu pembuka untuk anggaran yang bersesuaian,” jelasnya.
Terkait atase ketenagakerjaan, menurut Sri Meliyanai sudah semestinya atase ketenagakerjaan berada di bawah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI), karena hal ini dapat menjadi acuan. Tentu saja perlu sinkronisasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Terkait dengan atnaker, kami juga pernah berkunjung beberapa kali tentang pekerja migran ini. Kalau sudah dilihat secara keseluruhan, seperti yang dipaparkan hari ini. Maka sudah sangat beralasan jika atnaker itu berada di bawah Kementerian P2MI. Jadi dia dapat menjadi satu acuan. Tentu sinkronisasi dengan kawan-kawan di Kemnaker menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya itu,” papar Mely.
Sedangkan masalah panduan hak dan kewajiban pekerja rumah tangga di Arab Saudi yang baru dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2025, oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial (MHRSD) Arab Saudi yang bertanggung jawab atas regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan di negara tersebut, tentu saja atase ketenagakerjaan di Riyadh sudah banyak mengikuti perkembangan persoalan tersebut.
“Apakah sudah ada atau sudah langsung diterapkan dengan kekuatan hukum yang berlaku, sehingga hal ini akan melindungi pekerja kita yang akan datang ke Arab Saudi. Sejauh mana hal ini ditaati, pasti sebelum MHRSD itu mengeluarkan ini sudah banyak pembicaraan awal. Nah apakah kawan atnaker mengikuti hal tersebut dan bisa menceritakan kepada kami sebab hal itu akan cukup untuk melindungi pekerja migran kita di luar negeri,” urai Mely.
Yang terakhir, politisi asal Kabupaten Lahat ini telah mengkaji sepintas yang sudah dilakukan dalam tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia, terkait dengan patroli siber. Dirinya mempersoalkan, sejauh mana patroli siber itu efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan penempatan pekerja migran ilegal.
“Hal itu perlu dibicarakan lebih luas, sehingga patroli siber kita itu benar-benar berjalan dan mampu melindungi PMI kita. Terutama hal ini sudah teridentifikasi bahwa banyak modus operandi siber yang menyebar di berbagai lowongan kerja di medsos. Ini pekerjaan utama dari kawan-kawan siber untuk melacak yang menyebarkan iklan ilegal di medsos. Tetapi memang kita tetap akan selalu menghadapi hal ini, sepanjang medsos tidak bisa dikendalikan, terutama oleh tim siber kita,” pungkasnya. (is/rio)
Website & Logo Maker