BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.com — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur sepakat dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi UU oleh DPR. Pilkada langsung oleh rakyat, kata Miftahul Acyar harus segera dihapus. Karena menurutnya, Pilkada langsung banyak menimbulkan mafsadah (dampak negatif).
“Sikap PWNU Jatim sudah jelas, yaitu meminta Pilkada langsung segera dihapus. Sistem Pilkada langsung banyak mafsadah-nya. Fakta menunjukkan, setelah Pilkada, banyak terjadi perpecahan, baik antar umat, kiai maupun santri,” kata Pengasuh Ponpes Miftahus Sunnah Surabaya itu, Sabtu (13/9/2014).
Sikap itu diambil, menyikapi maraknya pertentangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR RI. Khususnya menyangkut sistem pemilihan tak langsung oleh DPRD atau pemilihan langsung oleh rakyat.
Karena itu PWNU Jawa Timur berniat mengumpulkan seluruh kadernya yang ada di legislatif dari berbagai partai politik dan eksekutif atau lembaga-lembaga pemerintahan yang lain.
Mereka akan diberi pengarahan khusus oleh para Kiai Sepuh yang tidak memiliki kepentingan.
“Tujuan utamanya, untuk memberikan pesan moral dan tanggungjawab agar kader NU memperjuangkan apa yang menjadi garis perjuangan NU, yakni Islam yang rahmatan lil alamin,” tandas Kiai Miftah.
Dalam Pilkada langsung, lanjut dia, orientasi umat (masyarakat di akar rumput) adalah memilih pemimpin, bukan mencari sosok pemimpin yang dianggap bisa mensejahterakan rakyat.
“Umat sudah tidak bisa membedakan mana calon pemimpin yang bisa memberi kemaslahatan atau tidak. Umat sudah menjadi korban opini, di Pilkada langsung, umat justru bersikap pragmatis dan larut oleh permainan money politics atau politik transaksional,” analisa kiai karismatik dari Kota Pahlawan ini.
Selanjutnya Kiai Miftah menegaskan, penghapusan Pilkada langsung, merupakan satu di antara beberapa rekomendasi Munas Alim Ulama NU tahun 2012 lalu di Cirebon. Salah satu pertimbangan penghapusan Pilkada langsung, kata dia, adalah, supaya biaya politik bisa ditekan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan publik yang lebih luas dan nyata manfaatnya.
“Pilkada tak langsung memang bukan jaminan bisa bersih dari politik transaksional. Namun setidaknya bisa dilokalisir sehingga pengawasannya lebih mudah. Apalagi sekarang sudah ada KPK dan lembaga audit sehingga para wakil rakyat tidak bisa seenaknya bermain-main,” katanya lagi.
Diakuinya, kualitas para wakil rakyat hasil Pemilu 2014, masih banyak dipertanyakan karena sistem Pemilu yang masih jauh dari harapan, bahkan lebih parah dibanding pesta demokrasi sebelumnya.
“Kualitas anggota DPRD memang sangat menentukan dalam Pilkada tak langsung. Jadi NU harus bisa mendorong supaya mereka bisa menjadi lebih baik,” papar dia.
Upaya Ormas Islam terbesar di Indonesia ini untuk ikut menyukseskan RUU Pilkada menjadi UU adalah, dengan mengumpulkan seluruh kader NU yang menjadi anggota legislatif dari berbagai parpol dan memberi arahan khusus dari para kiai sepuh.
“Tujuan utamanya adalah memberikan pesan moral dan tanggung jawab agar kader NU selalu memperjuangkan apa yang menjadi garis perjuangan NU yakni Islam Rahmatan Lil Alamin,” tandas dia.
Disinggung kualitas para wakil rakyat hasil pemilu 2014, pengasuh Ponpes Miftahus Sunnah Surabaya ini menjelaskan, bahwa banyak yang mempertanyakan kualitas legislator terpilih tersebut.
Penyebabnya, karena sistem pemilu legislatif yang masih jauh dari harapan rakyat, bahkan lebih parah dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
“Kualitas anggota DPRD memang sangat menentukan dalam Pilkada tak langsung. Makanya NU serius mendorong agar mereka bisa menjadi lebih baik,” tegasnya. (ai)
Website & Logo Maker