bidik.co — Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dengan opsi Pilkada dilakukan oleh DPRD, menjadi titik balik bagi konsolidasi demokrasi.
Pengamat politik dari Puskapol UI, Azis Muslim mengatakan, beralihnya Pilkada langsung ke Pilkada melalui DPRD merupakan era baru untuk melakukan konsolidasi demokrasi di Indonesia.
“Akhirnya pilkada lewat DPRD bukan pilihan langsung. Selamat dan sukses buat koalisi merah putih. Skor pertarungan 2:0 ( UU MD3 dan RUU Pilkada) buat KMP vs Koalisi Indonesia Hebat. Demokrat bermain cerdas sebagai partai penyeimbang. Selamat datang era baru demokrasi Indonesia. Saatnya mengakhiri era transisi menuju era konsolidasi demokrasi,” tutur Azis dalam status facebooknya, Jumat (26/9/2014).
Tiga periode pemilu, Menurut Azis, seharusnya sudah cukup bagi bangsa Indonesia bisa mengambil pelajaran lebih dekat dengan pelaksanaan pemilu langsung, kemudian saatnya menuju demokrasi yang lebih substansial.
“3 periode pemilu langsung pasca orde baru sudah cukup untuk menjadikan indonesia ujicoba laboratorium demokrasi, sekarang saatnya beralih ke demokrasi yg lebih subtansial tidak sekedar prosedural,” tandas Azis.
Selanjutnya alumni pascasarjana UI ini menilai bahwa kekalahan koalisi Jokowi dalam memperjuangkan Pilkada langsung di DPR sebagai cermin komunikasi politik yang lemah dari kubu Jokowi.
“Kekalahan partai pendukung jokowi atas koalisi merah putih (KMP) seperti tercermin dalam UU PIlkada, bukti kegagalan komunikasi politik Jokowi dan PDIP. Gaya komunikasi politik Jokowi kurang gesit, kaku, sangat lambat, kurang leluasa mengambil keputusan termasuk soal koalisi ini,” jelas staf Ahli di DPD RI ini.
Kekalahan dalam pertarungan di parlemen, lanjut Azis, tidak lepas dari masih tetap di bawah kendalinya Megawati.
“Megawati sebagai ketum PDIP memiliki pengaruh dan faktor dominan dalam memainkan peran untuk melakuan loby loby dan komunikasi politik dengan partai lain. Jokowi masih tidak bisa lepas dari bayang bayang Megawati, sehingga membuat Jokowi kurang leluasa dan cekatan dalam melakukan komunikasi politik dengan parta diluar koalisinya,” paparnya.
“Inilah ujian pertama jokowi di awal pemerintahannya. kalau ini terus berlanjut, maka akan semakin merepotkan jokowi kedepannya,” pungkasnya. (ai)