Politik

bidik.co — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan bahwa Fraksi Demokrat mendukung Pilkada tak langsung karena pertimbangan soal meminimalisir potensi korupsi. “Saya pikir KPK lebih gampang memantau DPRD dalam pemilihan tak langsung itu,” kata Max Selasa (9/9/2014). Menurut Max, DPRD juga dipilih oleh rakyat. Maka kepala daerah yang …

bidik.co — Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy menegaskan bahwa PPP sejak Januari 2012 sudah mengeluarkan sikap resmi yang setuju pilkada lewat DPRD. “Kalau yang diusulkan PPP sejak Januari 2012. Kami konsisten. Tidak ada urusan dengan Koalisi Merah Putih. Dulu (2012) belum ada Prabowo dan Jokowi,” kata Romi, sapaan Romahurmuzy …

bidik.co — Fraksi yang tergabung dalam koalisi pro Jokowi-JK menolak dorongan koalisi Merah Putih yang mendorong agar pilkada dikembalikan ke format lama, yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hanura tak setuju dengan pandangan Koalisi Merah Putih. Menurut Sekretaris Fraksi Hanura DPR Saleh Husin, mengembalikan pilkada ke DPRD adalah langkah mundur. …

bidik.co — Fraksi-fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong agar pilkada dikembalikan ke format lama, yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD. Gerindra, yang menjadi salah satu lokomotif pendorong pengembalian ke DPRD berpandangan pilkada langsung lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. “Selama hampir 10 tahun kita menggunakan pilkada langsung, sudah …

bidik.co — Sistem pilkada tak langsung melalui DPRD oleh politikus PDI Perjuangan Pramono Anung dianggap bakal menghapus peluang jalur dari calon independen. Menurutnya, sistem ini justru memunculkan oligarki partai politik. “Kalau dengan ini maka tidak ada lagi calon independen. Dan ruang publik akan semakin sempit. Oligarki partai akan terjadi,” ujar …

bidik.co — Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin menilai, pemilihan kepala daerah tak langsung atau dipilih oleh DPRD disebut mampu menekan pengeluaran belanja negara. Bahkan, penekanan anggaran tersebut diyakini mampu mencapai angka Rp 41 triliun. Bahkan, pelaksanaan Pilkada Jawa Timur lalu, kata dia, mencapai angka Rp 1,3 triliun. “Kalau …

bidik.co — Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja menghargai sikap LSM-LSM pemerhati‎ Pemilu dan demokrasi yang menolak Pilkada tak langsung lewat DPRD. Hal itu menurut Hakam sebagai kewajaran. “‎Tentu saja kami menghormati perbedaan yang ada. Nantinya, pengambilan keputusan kalau tidak bisa mufakat maka suara terbanyak. Kami belum tahu siapa …

bidik.co — Tampaknya Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mencoba terus menghadang upaya Koalisi Merah Putih untuk menghapus Pilkada Langsung. Menurut Busyro, karena Pilkada tak Langsung bisa memunculkan pola korupsi baru. “Pilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan korupsi demokrasi. Walaupun dengan dalih apapun. Kepala daerah terpilih potensial ATM anggota DPRD setempat,” …

bidik.co — Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas meyakini Pilkada melalui DPRD akan membuat korupsi di daerah semakin menjamur. Hal itu disampaikan menanggapi rencana Koalisi Merah Putih untuk menghapus Pilkada Langsung. “Praktek korupsi di Kepala Daerah tingkat II untuk IUP akan semakin parah dan semakin rentan karena korporasi tambang lebih mudah …

bidik.co — Pilkada lewat DPRD inkonstitusional! Itulah sikap yang disampaikan oleh sejumlah perwakilan kelompok masyarakat sipil dari Perludem, Kemitraan, dan Puskapol UI di Jakarta, Jumat (5/9/2014), yang menolak sistem pemilihan umum kepala daerah melalui DPRD seperti yang diusulkan sebagian besar fraksi di DPR. “Jika pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD, …