Home / Politik (page 120)

Politik

Jokowi Butuh Persetujuan 54 Anggota DPRD DKI, Agar Bisa Mundur

bidik.co – Untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan maju menjadi Presiden RI, Joko Widodo harus mendapat persetujuan dari 54 anggota DPRD. “Kalau saya hitung-hitung, koalisi Joko Widodo di DPRD DKI itu hanya 50 kursi, sedangkan untuk mundur dia memerlukan 54 kursi. Tetapi saya tidak berharap ada penolakan, …

-

Jokowi-JK dan Keluarga Resmi Dikawal Paspampres

bidik.co – Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) resmi bertugas melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai Jumat 22 Agustus 2014. Pasukan yang sudah menjalani seleksi ketat sejak 6 bulan lalu ini terdiri dari personel terbaik dari sejumlah kesatuan TNI seperti Komando Strategis Angkatan …

-

Ketua DPP Golkar Nyatakan Partainya Tak Mau Jadi Tameng Pemerintahan Baru

bidik.co —– Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Firman Subagyo, mengatakan partainya akan tetap berada dalam Koalisi Merah Putih, meskipun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah dinyatakan kalah. Ditegaskannya, Jumat (22/8/2014), Partai Golkar akan berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Gabung di Koalisi Merah Putih itu keputusan kami. Dulu merasa …

-

Jimly Menegaskan Cara Pandang Putusan MK dan DKPP Berbeda

bidik.co – Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu telah menggelar sidang putusan terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, Kamis malam, 21 Agustus 2014. Namun, MK dan DKPP menjatuhkan putusan berbeda yang membuat kubu pemohon yaitu pasangan capres-cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa merasa keberatan. Menanggapi keberatan itu, …

-

Ketua KPU RI Husni Malik Dapat Dua Peringatan DKPP

bidik.co — Terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan selama tahapan Pilpres 2014, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Husni Kamil Manik mendapat dua peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Peringatan pertama diberikan kepada Husni karena tidak menghadiri rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan melimpahkan kuasanya sebagai …

-

Benarkah APBN 2015 Jebakan Buat Pemerintahan Baru?

bidik.co – Dengan sisa kelonggaran fiskal yang dianggap sempit, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituding menjebak pemerintahan baru terkait dengan kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani membantah. Menurutnya pemerintah tidak mempunyai niat untuk menyudutkan pemerintahan yang baru. “Itu kondisi satu saya …

-

Angka di Balik Quick Count

bidik.co — Hajatan besar demokrasi lima tahunan untuk memilih wakil-wakil rakyat baru saja usai.Meski hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan diumumkan sekitar sebulan kemudian, melalui penghitungan suara secara paralel dengan menggunakan TPS sampel atau yang lebih populer disebut sebagai penghitungan cepat (quick count), hasil perolehan suara partai-partai peserta …

-

Tim Hukum Prabowo-Hatta Soroti Penilaian Berbeda Antara MK dan DKPP

bidik.co – Anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, mengaku menerima apa yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014. Menurut Maqdir, pihaknya telah berusaha membuktikan kecurangan Pemilu dalam sidang di MK namun majelis hakim memiliki penilaian lain. “Penilaian …

-

Prabowo Tetap Perjuangkan Indonesia Berdikari

bidik.co — Prabowo Subianto meminta kepada para pendukungnya agar menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, yang menolak gugatannya ke KPU soal Pemilu Presiden 2014. Dia pun meminta doa restu untuk tetap melanjutkan “perjuangan para pendiri bangsa untuk Indonesia Merdeka.” “Selamat malam sahabat. Malam ini saya ingin kembali menyampaikan terima kasih dan penghargaan …

-

Putusan DKPP Bisa Jadi Berkas Tambahan Laporkan KPU ke Mabes Polri

bidik.co – Tim Advokasi pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didi Supriyanto menyatakan akan menjadikan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai berkas tambahan untuk mengadukan KPU ke Mabes Polri. Itu dilakukan bila DKPP memutuskan lembaga penyelenggara pemilu itu dinyatakan bersalah. “Kalau ini bersalah, Mabes Polri tinggal kita kasih (data …

-