Home / Politik (page 132)

Politik

Hadar Gumay Merasa Difitnah, Jimly Anggap Melanggar Etika

bidik.co — Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang diketuai Jimly Asshiddiqie menyinggung pertemuan antara anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan. Hadar diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait pertemuan tersebut. Hal tersebut diadukan oleh anggota Tim Aliansi Advokat Merah Putih, Eggy …

-

Soal Menteri PKB Menentang, Hanura Tak Ingin Dikte Jokowi

bidik.co — Keinginan Jokowi agar menteri melepas jabatan di parpol ditentang PKB. PKB beralasan di negara maju pun ada menteri yang merangkap jabatan di parpol. Sementara partai koalisi lain, seperti Hanura memahami sepenuhnya komitmen awal koalisi tanpa syarat. PKB sejak awal memang bersikeras menolak keinginan Jokowi agar menteri harus melepas …

-

Merasa Masih Samar, Ketua MK Minta KPU Jelaskan Cara Peroleh Bukti

bidik.co — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva meminta agar KPU menyerahkan DPT, DPK, dan DPKTb seluruh Indonesia. Selain itu, Hamdan meminta agar KPU menjelaskan cara memperoleh bukti. “Termohon agar menyampaikan data perolehan suara sampai kecamatan. Serahkan DPK, DPKTb, dan DPT seluruh Indonesia,” kata Hamdan dalam sidang sengketa Pilpres 2014 …

-

Rachmat Yasin dan Akil Mochtar Ribut di Rutan KPK

bidik.co – Dua tahanan KPK Bupati Bogor Rachmat Yasin dan eks Ketua MK Akil Mochtar terlibat keributan. Akibatnya, mereka berdua terkena sanksi isolasi selama satu bulan. “Jadi benar ada RY dan Akil terlibat keributan di Rutan, tapi tak ada kontak fisik,” kata Jubir KPK, Johan Budi, Senin (11/8). “Keduanya diberi …

-

SBY: Pemerintahan Transisi Jokowi Tak Etis

bidik.co — Rumah Transisi, yang menjadi tempat Jokowi-JK mempersiapkan dan menggodok kabinet dan kerja pemerintahan 2014-2019, dianggap oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai langkah yang kurang etis. Presiden beralasan, saat ini gugatan hasil Pilpres 2014 oleh pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, baru mulai disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Rasanya tidak …

-

Kantor Transisi, Jokowi: Saya Tak Konsultasi dengan Partai-partai

bidik.co — Inilah keberanian Jokowi, dia adalah presiden terpilih pertama yang membuat Tim Transisi untuk mempersiapkan pemerintahannya ke depan. Jokowi mempersiapkan tim transisi sendirian sehingga banyak parpol koalisi kaget hingga protes. Jokowi juga menegaskan memang dirinya tidak berkoordinasi dengan parpol koalisi saat mempersiapkan Kantor Transisi. Jokowi baru memberitahu koalisi saat …

-

Ketua KPU Diancam Diculik, Komisioner KPU Lapor Polisi

bidik.co – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dikabarkan mendapat ancaman berupa penculikan. Hal tersebut diketahui dari Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Oleh karena itu, menurut Ferry Kurnia, pihaknya melaporkan ancaman penculikan tersebut ke polisi pada Minggu (10/8/2014) malam hingga Senin 11 Agustus 2014 dini hari. “Kami saat …

-

Agung Laksono Dinonaktifkan dari Posisi Waketum Golkar

bidik.co – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel Muhammad menyebut penonaktifan Agung Laksono dari jabatannya sebagai Waketum, karena selama ini Agung menunjukkan sikap dan pandangannya yang berbeda dengan sikap resmi Partai Golkar. “Keputusan itu diambil pada Jumat yang lalu, pada rapat pengurus harian terbatas,” kata Fadel di di Hotel Sari …

-

Tim Jokowi: Belum Ada Bukti Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif

bidik.co — Pernyataan sejumlah saksi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diungkapkan pada sidang kedua perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (8/8/2014), belum mampu membuktikan secara tidak langsung asumsi pelanggaran yang dituduhkan kubu pasangan nomor urut satu itu kepada Komisi Pemilihan Umum. “Sepanjang keterangan saksi yang diberikan di persidangan …

-

Tim Hukum Prabowo-Hatta Laporkan Seluruh Komisioner KPU Ke DKPP

bidik.co – Tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena menilai lembaga penyelenggara pemilu itu tidak profesional dalam menjalankan aturan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU). Anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Mahendradatta menyebutkan, KPU tak konsisten menjalankan PKPU nomor 4, …

-