Home / Politik (page 18)

Politik

PTUN Menangkan Gugatan Golkar Kubu Ical

bidik.co — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur memutuskan untuk memerintahkan Menkumham mencabut Surat Keputusan (SK) bernomor M.HH-01.AH.11.01 ihwal pengesahan kepengurusan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Hal itu, kata Hakim Ketua Teguh Satya Bhakti, lantaran Menteri Yasonna telah melakukan intervensi dalam mengeluarkan surat tersebut. “SK …

-

Demokrat Minta Menteri ESDM Klarifikasi Tuduhan Fitnah ke SBY

bidik.co — Juru Bicara Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyayangkan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang menyalahkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait pemberantasan mafia migas. Ia meminta Sudirman mengklarifikasi maksud pernyataan tersebut. “Kita minta Menteri ESDM melakukan klarifikasi apa yang dimaksud karena justru SBY ingin …

-

SBY Merasa Difitnah Menteri ESDM Sudirman Said

bidik.co — Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bereaksi keras terkait tudingan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang dikabarkan menyebut SBY tidak berupaya membubarkan Petral. SBY pun menyangkalnya dan menyebut dirinya sudah difitnah. “Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan …

-

PPP Yakin Menteri Lukman Tak di-Reshuffle

bidik.co — Presiden Joko Widodo didesak melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romi) yakin satu-satunya kader yang duduk di kabinet Joko Widodo yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tak akan ditendang dari kabinet kerja. Hal ini diutarakan oleh Ketua DPP PPP kubu Romi, Rusli …

-

Agun Tegaskan, Objek Perkara di PTUN Beda dengan di Bareskrim

bidik.co — Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, objek perkara yang diajukan kubu Aburizal Bakrie ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Bareskrim Polri merupakan dua hal yang berbeda. Ia optimistis putusan PTUN akan menguatkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai …

-

Jimly: Sudah Dibatalkan MK, Frasa Empat Pilar Kebangsaan Jangan Digunakan Lagi

bidik.co — Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie kembali menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Frasa “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara”, sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak. “Jadi saya harapkan putusan MK tentang pembatalan frasa empat pilar harus kita jadikan pegangan,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie di …

-

Pengacara Abraham Samad Nilai Ada yang Disembunyikan

bidik.co — Kuasa hukum Abaraham Samad, Kadir Wokanubun menyesalkan tindakan penyidik Polda Sulawesi Selatan dan Barat yang menggelar rekonstruksi kasus kliennya secara tertutup. Kadir menilai ada sesuatu yang disembunyikan dalam penanganan kasus dugaan pemalsuan dokumen otentitik ini. Menurut Kadir, rekonstruksi dijadwalkan diadakan hari ini di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sekitar …

-

Jokowi Merasa Ada Desakan Untuk Impor Beras

bidik.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, sampai saat ini perhitungan soal pasokan beras masih aman. Pemerintah masih bertahan tidak akan mengimpor beras. Saat menghadiri acara Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jokowi bercerita ada desakan agar pemerintah mengimpor beras. “Waktu ‎beras naik, kenapa beras naik? …

-

KMP Galang Suara Revisi UU Pilkada

bidik.co — Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersama Demokrat menolak usulan revisi Undang-Undang Pilkada untuk mengakomodir Golkar dan PPP ikut Pilkada 2015. Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo siap menggalang kekuatan untuk menggolkan revisi itu. “Saya optimis UU Pilkada direvisi karena menjadi kebutuhan dalam mengatasi adanya pertikaian atau dualisme …

-

Jimly: BW Tak Langgar Kode Etik, Berarti Tak Ada Pelanggaran Hukum

bidik.co — Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyatakan, Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto tidak terbukti melanggar kode etik advokat, seperti yang diadukan kepada Peradi. Dengan keputusan ini, anggota Tim 9, Jimly Asshiddiqie, mengatakan, Polri seharusnya segera menghentikan proses hukum Bambang. Bambang ditetapkan sebagai tersangka dugaan memerintahkan memberikan keterangan …

-