bidik.co — Kapolri Jenderal Badrodin Haiti resmi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Kapolri berpesan agar Wakapolri baru dapat bekerjasama. “Pesannya bisa bekerjasama dan lebih membuat Polri solid,” kata Kadiv Humas Irjen Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/4/2015). Tugas Wakapolri, kata Anton, adalah membantu Kapolri. Tentu segala kebijakan …
-Selesaikan Dualisme Golkar, Tommy Soeharto Usulkan Munaslub
bidik.co — Putra Presiden RI ke-2 sekaligus pendiri Partai Golkar Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto turut menyumbangkan pemikiran untuk mengatasi dualisme di Partai Golkar. Yakni, dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Usulan itu disampaikan Tommy saat pertemuan dengan kubu DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali di …
-Presiden Jokowi Nilai, Masalah Ekonomi Tak Harus Diselesaikan IMF
bidik.co — Kritik keras disampaikan Presiden Jokowi ke orang-orang yang berpikiran kuno soal lembaga-lembaga keuangan dunia. Jokowi bahkan menyebut pemikiran masalah ekonomi hanya bisa diselesaikan Bank Dunia, ADB, dan IMF harus dibuang. “Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF (Dana Moneter Internasional), dan …
-Paripurna DPR Sahkan Erwin Rijanto Sebagai Deputi Gubernur BI
bidik.co — DPR menggelar Sidang Paripurna terkait pengesahan Erwin Rijanto yang akan menggantikan Halim Alamsyah sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Sidang Paripurna ini melanjutkan agenda uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang sudah digelar di Komisi XI DPR, Senin (20/4/2015). Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR, memimpin Sidang …
-Pernah Dibantu Yusril, KY Minta Teguh Mundur Sebagai Ketua Majelis Kasus Sengketa Golkar
bidik.co — Komisi Yudisial (KY) meminta hakim Teguh Satya Bhakti mengundurkan diri sebagai ketua majelis kasus sengketa Partai Golkar. Sebab, Teguh pernah ‘dibantu’ oleh Yusril Ihza Mahendra, pengacara Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie. “Mestinya hakim Teguh mengundurkan diri karena berpotensi adanya konflik kepentingan,” kata komisioner KY, Imam Anshori Saleh kepada …
-Sekjen Gerindra: UU Penyiaran Harus Segera Direvisi
bidik.co — Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah kedaluwarsa. UU yang terbit sejak 13 tahun lalu itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyiaran yang begitu pesat dari waktu ke waktu. “Penyiaran berjalan dan bergerak begitu cepat mengiringi kemajuan …
-Margin of error ±2,9%, Poltracking Yakin Publik Inginkan Jokowi Reshuffle Kabinet
bidik.co — Isu reshuffle menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla beberapa minggu terakhir bergulir, menyusul kinerja menteri yang dianggap tak memuaskan. Poltracking Indonesia menelusuri melalui survei dan mendapati 41,8 persen publik setuju reshuffle. “Secara umum publik setuju bisa dilakukan perombakan di Kabinet Kerja,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha …
-Kader PAN Makin Solid, Saweran Capai Semiliar Lebih
bidik.co — Total ‘saweran’ kader Partai Amanat Nasional untuk membangun kantor baru telah mencapai Rp 1.108.259.018 hingga Jumat (17/4/2015) siang. Dana ini dikumpulkan dari 267 kader dan simpatisan PAN. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi DPP PAN Mulfachri Harahap di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/4/2015). “Mencapai Rp 1 miliar …
-Usulkan Anggota TNI-Polri sebagai Satpol PP, Ahok Lecehkan TNI
bidik.co — Usulan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merekrut anggota TNI-Polri sebagai Satpol PP honorer dikritik melecehkan profesionalisme aparatur negara itu sendiri. “TNI dilatih, dididik dan dipersenjatai untuk bertempur menjaga dan melindungi NKRI, sementara tugas satpol PP dapat diserahkan kepada masyarakat yang tak perlu membutuhkan pelatihan berat …
-Tak Taat Keppres, Jokowi Harus Tegur Yasonna
bidik.co — Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menegur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yosanna Hamonangan Laoly karena tidak melaksanakan Keputusan Presiden (Keppres), yakni melantik Dirjen Imigrasi. “Tindakan beliau (Yasonna) salah. Menurut saya, presiden harus menegur beliau, karena status dia sebagai …
-
BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Website & Logo Maker