Politik

Bidik.co – Komisi Pemilihan Umum membahas dua hal penting dalam Rapat Koordinasi Asistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dihadiri KPU Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi di Jakarta, Jumat malam 1 Agustus 2014. Rapat ini terkait gugatan Prabowo ke Mahkamah Konstitusi. Dua hal penting …

bidik.co — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, mereka mengeluarkan surat edaran untuk membuka kotak suara sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi. Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan bahwa hal itu sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan …

bidik.co – Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa pengadaan senjata api di Indonesia melalui mekanisme lelang. Jadi, kepolisian tidak berhubungan langsung dengan Smith & Wesson, produsen senjata api yang berkantor di Springfiled, Massachusetts, Amerika Serikat. Perusahaan ini tengah disorot karena terlibat kasus penyuapan. …

bidik.co – Perusahaan Smith & Wesson didenda US$ 2 juta karena terbukti melakukan penyuapan di Pakistan, Indonesia, Turki, Nepal, dan Bangladesh. Selama 2007-2010, perusahaan yang bermarkas di Springfiled, Massachusetts, ini melakukan lobi ilegal terhadap otoritas lima negara tersebut agar dapat memenangi tender pengadaan senjata api, seperti dikutip dari Reuters. Aktivitasnya …

Bidik.co – Tim Joko Widodo-Jusuf Kalla pun meminta pembukaan kotak suara diawasi langsung para saksi dari kedua pasangan capres/cawapres. Kehadiran saksi menjadi penting untuk menghindari penyimpangan terkait keperluan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. “Untuk menghindari polemik dan isu negatif atas pembukaan kotak suara, maka sebaiknya KPU Kabupaten/Kota melibatkan saksi dari masing-masing …

bidik.co – Tim hukum pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa kembali melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawal Pemilu (Bawaslu) lantaran dianggap tidak profesional. Mereka menilai KPU telah melanggar undang-undang. Menanggapi hal itu, pendiri Universitas Bung Karno (UBK), Rachmawati Soekarnoputri menyebut seharusnya KPU bisa dipidana. Sebab, …

  bidik.co – Pemerintah Australia melalui kedutaan besarnya di Jakarta menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri tidak terlibat dalam kasus terkait pencetakan uang. “Pemerintah Australia menekankan bahwa presiden dan mantan presiden RI bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan securency,” begitu pernyataan pers Kedubes Australia, Jumat (1/8/2014). Dalam …

Bidik.co- Wakil Sekjen Partai Golkar Lalu Mara Satria Wangsa menegaskan pelaksanaan Munas tetap dilakukan tahun 2015. Tanpa persetujuan Ketum Golkar Aburizal Bakrie, keinginan menggelar Munas tahun 2014, mustahil dilaksanakan. “Pelaksanaan Munas harus diteken ketum dan sekjen. Jadi kalau Pak Aburizal dan dan Idrus Marham tidak meneken, ya mustahil,” kata Lalu …

bidik.co – Tim advokasi pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak proporsional. Kali ini, mereka melaporkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggota tim advokasi, Sahroni menuturkan, laporan tersebut terkait adanya pembukaan kotak suara di beberapa KPU Kabupaten/Kota. Bahkan, …

bidik.co – Situs antikerahasiaan WikiLeaks merilis informasi mengejutkan tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz mengatakan, apa yang disampaikan WikiLeaks itu hanya sebatas informasi. …