Home / Politik (page 143)

Politik

Sebabkan Bocah Tewas di Rumah JK, Keluarga JK Bisa Dipidana

bidik.co – Tewasnya Hadika (11) saat pembagian sedekah di rumah wakil presiden terpilih Jusuf Kalla di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (29/7/2014) harus diusut tuntas. Jangan karena JK pejabat, sehingga kasus ini hanya diselesaikan secara kekerabatan. Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Jamil mengatakan, pihak penyelenggara dalam hal ini keluarga JK bisa …

-

Tak Digugat Tim Prabowo-Hatta ke MK, KPUD Kota Tangerang Merasa Aman

bidik.co – Kubu Prabowo – Hatta Rajasa melakukan gugatan hasil Pilpres 2014 KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sejumlah gugatannya itu, Tim Hukum Prabowo-Hatta tidak melakukan gugatan terkait hasil pilpres di kota Tangerang. Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi Pane menjelaskan, pihaknya tidak khawatir dengan gugatan kubu Prabowo – Hatta ke …

-

KPU Riau Keberatan atas Gugatan Prabowo-Hatta ke MK

bidik.co — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau berkeberatan atas gugatan tim hukum calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang dituangkan dalam berkas perbaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami kaget kenapa Riau dalam dokumen perbaikan ada karena awalnya tidak ada. Itu artinya ditambahkan, bukan memperbaiki. Kami akan ajukan eksepsi …

-

Pedagang Sesali Pilih Jokowi

bidik.co — Para pedagang di Pasar Kemuning/Mede Jatinegara, Jakarta Timur, banyak yang ngedumel kesal akibat ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Awalnya, sejumlah pedagang sambil bersungut-sungut memindahkan barang dagangan mereka yang digelar …

-

Pengamat Menilai Jokowi-Jk Terlalu Dini Nyatakan Menang

bidik.co – Pengamat Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir mengatakan, hasil resmi Pemilu Presiden 2014 ini ada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab keputusan KPU masih bisa berubah saat MK memutuskan berbeda. “Prinsipnya hasil final Pilpres adalah keputusan MK, bukan keputusan KPU. …

-

Prabowo-Hatta Tak Gugat Jokowi-JK ke MK

bidik.co – Pasangan calon Presiden Prabowo-Hatta, tidak menggugat pasangan calon Presiden Jokowi-JK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian disampaikan tim advokasi Prabowo-Hatta, Mahendrata. “Sebagai termohon adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum). Saya perlu luruskan, ini bukan gugatan terhadap calon Presiden lain, tapi termohonnya adalah KPU,” kata dia. Di MK lanjut Mahendrata, pihaknya …

-

Jimly: Ada Lima Kasus Pelanggaran Pilpres

Bidik.co – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengantongi lima bukti kasus dugaan pelanggaran penyelenggara Pilpres 2014 yang memenuhi syarat untuk dipersidangkan. Ketua DKPP, Jimly Asshidiqie mengatakan, dari lima kasus yang dilaporkan tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan digabung menjadi satu kasus pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilpres …

-

Sikap Oposisi Golkar Bukti Tak Serakah Kekuasaan

Bidik.co – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, sikap oposisi yang diambil Partai Golkar untuk mematahkan persepsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. “Persepsi yang salah selama ini mengatakan Golkar didirikan untuk berkuasa. Parpol (Golkar) didirikan tak hanya berkuasa di pemerintahan, namun juga siap di luar …

-

Persoalan Bagi Jokowi Jika Golkar Masuk Kabinet

Bidik.co – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, ada dua kerugian bagi Jokowi, seandainya Partai Golkar masuk dalam kabinet. Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menilai, memang secara politis, Jokowi bisa mengambil keuntungan dari masuknya Golkar ini. Namun, ada satu hal fundamental yang merugikan. Terutama, stigma Jokowi …

-

Fadel: 27 DPD Tolak Usulan Munaslub

bidik.com – Wakil Ketua Partai Golkar Fadel Muhammad menyatakan, musyawarah nasional (munas) yang digelar 2009 memutuskan kepengurusan DPP Partai Golkar akan berakhir pada 2015. Ini berbeda dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar yang menyebutkan bahwa kepengurusan partai hanya selama lima tahun atau berakhir 2014. “Munas …

-