Politik

Bidik.co – Tim Joko Widodo-Jusuf Kalla pun meminta pembukaan kotak suara diawasi langsung para saksi dari kedua pasangan capres/cawapres. Kehadiran saksi menjadi penting untuk menghindari penyimpangan terkait keperluan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. “Untuk menghindari polemik dan isu negatif atas pembukaan kotak suara, maka sebaiknya KPU Kabupaten/Kota melibatkan saksi dari masing-masing …

bidik.co – Tim hukum pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa kembali melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawal Pemilu (Bawaslu) lantaran dianggap tidak profesional. Mereka menilai KPU telah melanggar undang-undang. Menanggapi hal itu, pendiri Universitas Bung Karno (UBK), Rachmawati Soekarnoputri menyebut seharusnya KPU bisa dipidana. Sebab, …

  bidik.co – Pemerintah Australia melalui kedutaan besarnya di Jakarta menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri tidak terlibat dalam kasus terkait pencetakan uang. “Pemerintah Australia menekankan bahwa presiden dan mantan presiden RI bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan securency,” begitu pernyataan pers Kedubes Australia, Jumat (1/8/2014). Dalam …

Bidik.co- Wakil Sekjen Partai Golkar Lalu Mara Satria Wangsa menegaskan pelaksanaan Munas tetap dilakukan tahun 2015. Tanpa persetujuan Ketum Golkar Aburizal Bakrie, keinginan menggelar Munas tahun 2014, mustahil dilaksanakan. “Pelaksanaan Munas harus diteken ketum dan sekjen. Jadi kalau Pak Aburizal dan dan Idrus Marham tidak meneken, ya mustahil,” kata Lalu …

bidik.co – Tim advokasi pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak proporsional. Kali ini, mereka melaporkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggota tim advokasi, Sahroni menuturkan, laporan tersebut terkait adanya pembukaan kotak suara di beberapa KPU Kabupaten/Kota. Bahkan, …

bidik.co – Situs antikerahasiaan WikiLeaks merilis informasi mengejutkan tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz mengatakan, apa yang disampaikan WikiLeaks itu hanya sebatas informasi. …

bidik.co – Informasi terbaru yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ditanggapi pihak Partai Demokrat. “Saya tahu Pak SBY tidak pernah dan tidak akan melakukan hal …

bidik.co – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bereaksi keras menanggapi informasi terbaru yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, termasuk mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya Panjaitan mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah hukum …

bidik.co – Informasi terbaru yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, dianggap bisa menjadi sebuah perkara. Apabila, informasi itu ditindaklanjuti dan kemudian menjadi bukti-bukti, baik bukti …

Bidik.co – Situs WikiLeaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut WikiLeaks. Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta …