Home / Politik (page 142)

Politik

Wasekjen Golkar: Munas 2014, Mustahil Tanpa Persetujuan Aburizal

Bidik.co- Wakil Sekjen Partai Golkar Lalu Mara Satria Wangsa menegaskan pelaksanaan Munas tetap dilakukan tahun 2015. Tanpa persetujuan Ketum Golkar Aburizal Bakrie, keinginan menggelar Munas tahun 2014, mustahil dilaksanakan. “Pelaksanaan Munas harus diteken ketum dan sekjen. Jadi kalau Pak Aburizal dan dan Idrus Marham tidak meneken, ya mustahil,” kata Lalu …

-

Terkait Adanya Pembukaan Kotak Suara, Tim Prabowo-Hatta Kembali Laporkan KPU ke Bawaslu

bidik.co – Tim advokasi pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak proporsional. Kali ini, mereka melaporkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggota tim advokasi, Sahroni menuturkan, laporan tersebut terkait adanya pembukaan kotak suara di beberapa KPU Kabupaten/Kota. Bahkan, …

-

ICW: Informasi WikiLeaks Sulit Diverifikasi

bidik.co – Situs antikerahasiaan WikiLeaks merilis informasi mengejutkan tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz mengatakan, apa yang disampaikan WikiLeaks itu hanya sebatas informasi. …

-

Ruhut: SBY Tak Mungkin Lakukan Korupsi

bidik.co – Informasi terbaru yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ditanggapi pihak Partai Demokrat. “Saya tahu Pak SBY tidak pernah dan tidak akan melakukan hal …

-

Trimedya Panjaitan: PDIP Pertimbangkan Tuntut Wikileaks

bidik.co – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bereaksi keras menanggapi informasi terbaru yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, termasuk mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya Panjaitan mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah hukum …

-

Fickar Hadjar: Informasi WikiLeaks Bisa Jadi Perkara

bidik.co – Informasi terbaru yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, dianggap bisa menjadi sebuah perkara. Apabila, informasi itu ditindaklanjuti dan kemudian menjadi bukti-bukti, baik bukti …

-

Dugaan Korupsi, WikiLeaks Sebut SBY dan Mega

Bidik.co – Situs WikiLeaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut WikiLeaks. Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta …

-

PDIP Anggap Pemberitaan Wikileaks Tak Berdasar dan Tak Benar

Bidik.co – Informasi Wikileaks yang memunculkan nama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono dibantah oleh PDIP. Partai yang dipimpin Putri Presiden RI pertama ini menegaskan bahwa pemberitaan Wikileaks tersebut tidak berdasar dan tidak benar. Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/7/2014), Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pernyataan yang dilansir …

-

Keterangan SBY Soal Pemberitaan Wikileaks yang Sebut Namanya dan Megawati

Bidik.co – Terkait pemberitaan oleh Wikileaks kemudian dilansir oleh Sindonews.com, yang mencatut nama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri, SBY memberikan pernyataan terkait pemberitaan tersebut. SBY menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tak berimbang karena sama sekali tidak ada konfirmasi kepadanya. SBY memberikan pernyataan dalam jumpa pers yang dilakukan di …

-