Tag Archives: UU Pilkada

bidik.co – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan penolakannya terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur Pilkada melalui DPRD. Namun demikian, SBY menilai pelaksanaan Pilkada Langsung juga banyak menimbulkan pelanggaran hingga manipulasi. “Saya menentang legislasi baru itu (UU Pilkada) karena merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia,” katanya dalam pidato pembukaan BDF VII …

bidik.co – Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa masalah Undang-Undang Pilkada yang oleh sebagian kecil LSM dinilai menjadi kemunduran demokrasi di Indonesia ini, justru bisa dibagikan untuk menjadi informasi dalam Forum Demokrasi di Bali atau Bali Democracy Forum (BDF). Justru, kata dia, masalah UU Pilkada ini jangan sampai Indonesia …

bidik.co – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mempertimbangkan untuk membatalkan pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Hal itu karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mendukung pilkada langsung. “Saat ini memang kayaknya jadi batal ke …

bidik.co – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku berat untuk menandatangani UU Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan DPR dalam Rapat Paripurna Jumat dini hari kemarin. Alasannya, UU tersebut akan merebut hak rakyat karena kepala daerah nanti akan dipilih oleh DPRD. Namun, meski tidak ditandatangai Presiden, UU tersebut akan tetap berlaku. …

bidik.co – Partai Demokrat tengah melakukan investigasi untuk mengusut inisiator walk out saat rapat paripurna di DPR RI terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada. Setelah mayoritas anggota Fraksi Demokrat walk out, hasil votingmenyetujui bahwa pilkada menjadi lewat DPRD yang saat ini memicu kritik. Terkait hal itu, anggota Dewan Pembina Fraksi Demokrat Hayono Isman mengaku tidak mau menerka …

bidik.co – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengatakan, pihaknya akan menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Demi menempuh langkah hukum itu, kata Aria, kubu Pilkada langsung akan mencari pendukungan dan menguatkan argumen pengajuan gugatan. “Jalan MK akan kita tempuh, mencarikan para pendukung-pendukung kita yang punya argumentasi cukup kuat untuk …

bidik.co – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar menilai, Undang-undang Pilkada yang baru disahkan oleh DPR Jumat (26/9/2014) dini hari menimbulkan kekecewaan masyarakat. Oleh karena itu, Kontras membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. “Kami di Kontras memfasilitasi atau memobilisasi …

bidik.co – Sekelompok warga Indonesia di Amerika Serikat berunjuk rasa di depan Hotel Willard Intercontinental, Washington DC, Jumat, (26/9/2014). Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena ketidaktegasannya soal Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Unjuk rasa ini merupakan reaksi dari disahkannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada rapat paripurna, …

bidik.co — Nama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva kini menjadi trending topic di media sosial. Ia dianggap menjadi tumpuan harapan terakhir masyarakat untuk menangani judicial review UU Pilkada yang menuai kontroversi karena menetapkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Meski riuh di luar menyebut namanya, Hamdan enggan mengomentari terlalu jauh terkait hasil voting …

bidik.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan Pilkada melalui DPRD. Banyak kalangan menilai, aturan tersebut bisa menghapus lembaga penyelenggara pemilu. Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan keberadaan KPU masih ada selama Undang-Undang Dasar belum diamandemen. Sebab, lanjut Husni, dalam Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 disebutkan pemilihan umum diselenggarakan oleh …