bidik.co — Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso mempertegas adanya keterlibatan asing dalam Pilpres 2014 ini. Menurutnya, keterlibatan asing menandakan kedaulatan Indonesia telah terganggu. “Kalau sampai asing terlibat berarti kedaulatan negara ini telah terinjak-injak. Apalagi jika dalam Pilpres ini terbukti telah terjadi pelanggaran konstitusi, lalu ada apa dengan negara …
-Jimly Berharap Kedua Pasangan Capres-Cawapres Hadiri Sidang Putusan DKPP
bidik.co – Ketua Majelis Hakim sidang kode etik Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sekaligus Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie berharap kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK menghadiri sidang putusan DKPP 21 Agustus mendatang. “Ini ada kami bahas kemungkinan kedua paslon (pasangan calon), apakah nanti sesudah putusan atau …
-Prabowo-Hatta Hargai Apapun Putusan MK
bidik.co – Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengaku siap menerima apapun putusan dari sidang sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diputuskan pada 21 Agustus mendatang. “Diterima dan ditolak akan kita hadapi, tidak ada masalah untuk kita,” kata Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto usai menghadiri diskusi Sindo Trijaya, …
-Pakar: DPKTb Ilegal, Pemilu Inkonstitusional
bidik.co – Daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) menjadi salah satu poin yang dipermasalahkan dalam sidang sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Pakar Hukum Said Salahuddin, Sabtu (16/8/2014), menyatakan DPKTb bisa dikatakan ilegal karena Komisi Pemilihan Umum menetapkan peraturan lain di luar keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan MK No 102/PUU-VII/2009, Mahkamah …
-Istri Munir, Suciwati, Kembali Kritik Jokowi
bidik.co – Pagi ini istri almarhum Munir , Suciwati kembali mengkritik keras keputusan yang diambil Jokowi soal pengangkatan Hendropriyono sebagai penasihat Rumah Transisi. Suciwati menyampaikan kritikannya itu melalui akun twitternya, @SuciwatiMunir. “Pagi pak @jokowi_do2 @Pak_JK pernyataan anda unt membuktikan Hendropyriono pel.ham rasanya tidak tepat diberikan kpd kami. Terdengar difen#,” tulis Suciwati dalam akun twitter, Sabtu (16/8/2014). …
-Seperti MK Thailand, Yusril Tantang MK Batalkan Hasil Pemilu
bidik.co — Pakar Hukum tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menantang Mahkamah Konstitusi (MK) RI berani bersikap seperti MK Thailand yang membatalkan Pemilu karena masalah penghitungan suara. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril mengenai penggunaan pemilih yang menggunakan KTP yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Menurut Yusril, DPKTb tersebut tidak pernah …
-Jokowi Bersikukuh Program Prioritas Masuk Pembahasan APBN 2015
bidik.co — Presiden terpilih periode 2014-2019 hasil rekapitulasi KPU Joko Widodo yakin Susilo Bambang Yudhoyono membantu transisi kepemimpinan Indonesia. Jokowi mengatakan, hal itu dibacanya dari apa yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014). Dengan demikian pihaknya dapat memasukkan program prioritas dalam pembahasan APBN 2015. …
-KPU Langgar UU, DPKTb Dibenarkan Hanya untuk Situasi Khusus
bidik.co — Saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Said Salahudin, menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum telah bertindak di luar ketentuan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu. Tudingan Said dilontarkan terkait banyaknya pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), tetapi diperbolehkan memberikan hak pilihnya. “KPU bertindak …
-Puan Tak Sependapat Menteri Lepas Jabatan Parpol
bidik.co — Keinginan Presiden terpilih hasil rekapitulasi KPU Joko Widodo yang mensyaratkan menteri harus melepas dari partai politik, dihadang oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menagaskan wacana menteri lepas jabatan parpol yang digagas Jokowi masih harus dibicarakan lagi. Dia menegaskan pembicaraan itu hingga saat ini masih belum dilakukan. “Suatu …
-Fahri Hamzah Puji Gagasan Jokowi Menteri Lepas Jabatan Parpol
bidik.co — Anggota Koalisi Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan, Fahri Hamzah, mengapresiasi gagasan Joko Widodo bahwa menteri tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Syaratnya, Jokowi harus benar-benar ditetapkan sebagai pemenang pemilu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dilantik menjadi presiden. “Bagus itu, tetapi kalau dia dinyatakan menang sama …
-
BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Website & Logo Maker