Politik

bidik.co – Polda Metro Jaya akan menembak di tempat pelaku keonaran yang membahayakan masyarakat pada saat pembacaan putusan sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) pada Kamis (21/8/2014). Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Senin (18/8/2014), mengatakan Polri akan menerapkan Prosedur Tetap (Protap) Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarkistis. …

bidik.co – Pakar hukum tata negara Yusri Ihza Mahendra menyarakan Mahkamah Konstitusi untuk menyoroti potensi kevakuman pemerintahan jelang lepas jabatan Presiden Susilo Yudhoyono. Lantas timbul pertanyaan, bila MK RI membatalkan hasil pemilu dan penyelesaiannya berlarut-larut, dikhawatirkan, timbul kevakuman pemerintahan. Sementara itu Presiden SBY harus mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober …

bidik.co – Partai Demokrat akan menetapkan arah koalisinya paska putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis 21 Agustus 2014. Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua mengatakan, saat ini Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan partai untuk menjadi penyeimbang. “Kita lihat hasil 21 Agustus,” ujar Max, (Senin 18/8/2014). Anggota Komisi I Dewan Perwakilan …

bidik.co — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan PPP akan melakukan rapat pengurus harian minggu depan untuk menyikapi hasil keputusan MK yang dibacakan sekitar tanggal 21-22 Agustus mendatang. “Kalau MK memutuskan pemungutan suara ulang maka kita akan instruksikan setiap kader untuk melakukan penguatan yang sifatnya paripurna dan memastikan …

bidik.co — Ketidaknyamanan politisi Partai Kebangkitan Bangsa satu persatu bermunculan. Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan mencium ada gerakan memecah belah gerbong koalisi yang mendukung Jokowi – JK . Bahkan upaya itu dilakukan secara sistematis. “Upaya pecah belah tersebut sedang berlangsung dengan membuat disharmoni kekuatan pendukung,” kata Daniel Johan di …

bidik.co — Ketua Komisi II DPR yang juga politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan salah satu cara untuk mengungkap kecurangan Pilpres 2014 adalah dengan pembentukan Pansus Pilpres. Menurutnya, lewat Pansus Pilpres komisioner KPU bisa dipenjara dan presiden bisa digulingkan jika terbukti melakukan kecurangan. KPU, lanjut Agun, tidak melakukan rekapitulasi …

bidik.co — Pemilik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengatakan, tidak ada pemilihan presiden yang 100 persen sesuai dengan norma konstitusional, termasuk pilpres di Indonesia. Menurutnya, konstitusional pilpres ukurannya bukan secara nominal. “Karena bicara “konstitusionalitas” (seberapa) maka ukurannya tidak memadai kalau secara nominal: konstitusional atau tidak konstitusional,” tulis …

bidik.co — Guru Besar Hukum Tata Negara UI Satya Arinanto menilai, Pansus Pilpres tidak dapat mengubah hasil pemilu. Sebab, hanya dua lembaga yang bisa mengubah hasil pilpres yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya rasa tidak ya, tidak bisa. Karena hanya dua lembaga yang bisa mempengaruhi hasil …

bidik.co — Banyaknya pihak yang memanfaatkan Novela Nawipa untuk kepentingan politik mendapat reaksi dari Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ia meminta agar tak ada lagi yang memanfaatkan Novela Nawipa untuk kepentingan politik. Novela adalah politisi Partai Gerindra yang memberikan kesaksian dalam sidang sengketa piplres di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. …

bidik.co — Memang hingga kini Partai Demokrat belum menunjukkan sikap politik yang tegas terhadap pemerintahan mendatang. Namun begitu, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan untuk saat ini partainya memilih untuk menjadi kekuatan penyeimbang. “Sampai sekarang sikapnya lebih bagus penyeimbang. Penyeimbang kalau programnya sesuai dengan pemerintahan SBY dan rakyat, dan …